Indonesia dan Filipina Sepakati Pertukaran Informasi Perdagangan Nikel
- Indonesia dan Filipina menandatangani MoU untuk pertukaran informasi perdagangan nikel guna menjaga stabilitas pasar regional dan global.
- Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi hilirisasi, pemanfaatan produk sampingan industri, serta peningkatan sumber daya manusia di sektor nikel.
- Kedua negara menguasai lebih dari 70% produksi nikel dunia, menjadikan kolaborasi ini strategis dalam memperkuat rantai pasok mineral kritis global.
Jakarta, FORTUNE - Indonesia dan Filipina sepakat mempererat jalinan kerja sama strategis pada sektor nikel melalui pertukaran informasi perdagangan guna menjamin stabilitas pasar, baik di kancah regional maupun global.
Kesepakatan tersebut dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation. Kerja sama ini melibatkan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Prosesi penandatanganan berlangsung di sela-sela pertemuan ke-27 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) di Cebu, Filipina, Kamis (7/5). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyaksikan langsung peristiwa tersebut bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina A. Roque.
Agenda ini menjadi bagian penting dalam forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable. Pertemuan tersebut bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Filipina demi menghadiri KTT ASEAN ke-48.
Airlangga menyatakan kolaborasi ini merupakan pijakan penting memperkuat rantai pasok mineral kritis. Nikel telah menjadi komoditas primadona bagi industri baterai kendaraan listrik dan energi terbarukan.
“Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina. Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Langkah kedua negara ini niscaya mengguncang peta industri mineral global. Mengacu data United States Geological Survey (USGS) 2026, duet Indonesia dan Filipina menguasai 73,6 persen produksi nikel dunia pada 2025.
Indonesia masih memegang kendali sebagai produsen utama dengan kontribusi 66,7 persen atau setara 2,6 juta ton. Sementara itu, Filipina menyumbang 6,9 persen atau 270.000 ton.
Perihal cadangan, Indonesia menyimpan 62 juta ton (44,5 persen cadangan global), dan Filipina memiliki 4,8 juta ton (3,4 persen).
Melalui koridor ini, pemerintah membidik sasaran lebih luas. Hingga 2025, nilai ekspor produk olahan nikel nasional telah menyentuh US$9,73 miliar. Target investasi pada sektor ini dipatok mencapai US$47,36 miliar pada 2030, dengan daya serap tenaga kerja 180.600 orang.
Ihwal teknis juga menjadi pertimbangan utama. Industri smelter di Tanah Air memerlukan pasokan bijih stabil. Spesifikasi tertentu, seperti rasio silikon terhadap magnesium (Si:Mg), dapat dipenuhi melalui bijih nikel asal Filipina lewat proses pencampuran (blending).
“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah, tapi akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi,” ujar Airlangga.
Di sisi lain, Indonesia memperoleh kepastian pasokan (feedstock security) bagi industri hulu baterai dan baja tahan karat.
Kebijakan ini sejalan dengan mandat KTT AECC ke-27. Tujuannya tegas: memperkokoh ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia Tenggara.
