Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia memosisikan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar tren teknologi global. Di tengah lonjakan kebutuhan komputasi dan investasi digital dunia, Indonesia menegaskan ambisinya untuk memanfaatkan AI sebagai penggerak ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja berkualitas.
Pesan itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, dalam forum Tri Hita Karana G20 Bali Global Blended Finance Alliance Dialogue bertajuk Sustainable AI: Balancing Compute Growth with Equitable Prosperity di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) Davos 2026.
“Di Indonesia, AI bukan hanya bagian dari infrastruktur teknologi, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Rosan dalam keterangannya, Jumat (23/1).
Rosan menyebutkan ini mencerminkan perubahan strategi Indonesia yang kini tidak lagi hanya mengejar investasi berbasis sumber daya alam, tetapi juga menyasar ekonomi digital bernilai tambah tinggi.
Dorongan Indonesia masuk ke ekosistem AI global datang di saat yang tepat. Data Statista menunjukkan, investasi global pada infrastruktur AI—termasuk pusat data—diproyeksikan menembus lebih dari US$500 miliar pada 2027, melonjak tajam dari US$272 miliar pada 2023.
Sementara itu, McKinsey Global Institute memperkirakan AI berpotensi meningkatkan produktivitas global hingga US$13 triliun per tahun pada 2030. Namun, lonjakan tersebut juga membawa tantangan, terutama meningkatnya konsumsi energi komputasi yang diproyeksikan berlipat ganda setiap 3–4 tahun jika tak dikelola secara efisien.
“Karena itu, pertumbuhan AI harus diimbangi dengan tata kelola yang adil dan berkelanjutan,” kata Rosan.
Bagi Indonesia, isu AI bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga soal pemerataan manfaat ekonomi. Rosan menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kemitraan jangka panjang yang sehat akan menghasilkan kinerja dan nilai yang baik. Pada saat yang sama, ini adalah tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan kebijakan, regulasi, dan perizinan.
Optimisme pemerintah bertaut dengan besarnya potensi pasar domestik. Laporan e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, serta Bain & Company memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$100 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan tahunan di atas 20 persen.
Bahkan, Boston Consulting Group (BCG) memperkirakan Indonesia berpotensi menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai mencapai US$340 miliar pada 2030.
Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah mendorong pembiayaan inovatif berbasis blended finance—kombinasi dana publik dan swasta—guna mendukung pembangunan infrastruktur digital yang scalable dan ramah lingkungan. Skema ini menarik minat lembaga internasional seperti Global Climate Fund serta investor global.
Dari sisi kebijakan, pemerintah memperkuat daya tarik investasi lewat reformasi perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi, serta pemberian tax allowance dan tax holiday bagi sektor strategis teknologi dan inovasi. Pendekatan ini diharapkan memberi kepastian proses dan waktu realisasi investasi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.