Serap 3 Juta Ton Beras Petani, Bulog Andalkan Pendanaan Ini
- Pemerintah tengah mengupayakan pendanaan dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk mendukung realisasi target tersebut.
- Sumber pendanaan pengadaan beras berasal dari perbankan Himbara dan tambahan Rp16 triliun dari OIP, yang masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan.
Jakarta, FORTUNE - Perum Bulog menargetkan penyerapan 3 juta ton beras dari petani dalam negeri guna menjaga ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan pemerintah tengah mengupayakan pendanaan demi mendukung realisasi target tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung mengenai penyerapan beras ini kepadanya pada 22 Januari malam.
“Pak Presiden secara langsung meminta agar penyerapan 3 juta ton beras diperkuat dengan suntikan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP),” kata dia di hadapan Komisi IV DPR, Selasa (4/2).
Saat ini, ihwal eksekusi pencairan dananya masih dalam taraf pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wahyu menjelaskan sumber pendanaan pengadaan beras tersebut berasal dari dua jalur utama, yakni perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang masih memiliki kelonggaran dana sebesar Rp23 triliun dan tambahan Rp16,6 triliun dari OIP.
Dalam pertemuan terakhir dengan jajaran keuangan Bulog, mekanisme pencairan dana akan mengikuti prediksi cadangan beras yang akan dibeli.
“Kami juga dijadwalkan untuk rapat bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara guna memfinalisasi teknis pencairannya,” kata Wahyu.
Strategi efektif penyerapan beras
Bulog menggandeng berbagai pihak guna memastikan efektivitas penyerapan, termasuk Kementerian Pertanian, TNI, Polri, dan perbankan. Dalam rapat koordinasi terakhir pada 30 Januari, seluruh pihak terkait dikerahkan untuk memastikan target 3 juta ton dapat tercapai pada musim tanam pertama (MT1) 2025.
Sebagai langkah mitigasi risiko apabila terjadi kendala di lapangan, Bulog telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi perberasan dan perbenihan.
“Kami juga telah menandatangani komitmen kerja sama dengan asosiasi perbenihan dan BNI agar proses pengadaan berjalan lancar,” ujar Wahyu.
Terkait pengelolaan buffer stock, Bulog menargetkan stok akhir mencapai 2,2 juta ton setelah dikurangi penyaluran bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Stok awal akan diperkuat dengan pengadaan masif pada musim tanam Februari hingga Maret. Dengan strategi ini, ketahanan stok diharapkan tetap aman,” katanya.
Mekanisme pengadaan dan infrastruktur pendukung
Untuk mekanisme pengadaan, Bulog akan membeli gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya diolah menjadi beras melalui Sentra Pengolahan Padi (SPP) atau mitra makloon dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Proses pembelian dilakukan dengan dua mekanisme, yakni melalui tim jemput gabah serta melalui kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang mengirimkan gabah ke mitra makloon.
Agar mempermudah akses bagi petani, Bulog telah memasang spanduk pada mitra makloon sebagai pusat pembelian GKP. Infrastruktur pendukung pun telah disiapkan dengan total kapasitas pengeringan Bulog dan MPP mencapai 751.000 ton per bulan.
Sementara itu, potensi pengadaan GKP selama musim tanam pertama 2025 diperkirakan mencapai 675.000 ton.
Kebijakan penyaluran bantuan pangan dan SPHP sementara ini masih ditangguhkan untuk enam bulan ke depan sesuai arahan pemerintah.
“Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga beras, sehingga distribusi bantuan pangan masih ditunda untuk sementara waktu,” ujar Wahyu.
