NEWS

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.237 Triliun, Masih Aman?

Utang Pemerintah jadi salah satu faktor kenaikan ULN RI.

Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp6.237 Triliun, Masih Aman?Ilustrasi Utang/William Poter
15 January 2024

Jakarta, FORTUNE - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat semakin besar di akhir 2023 lalu. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada November 2023 ULN RI sebesar US$400,9 miliar atau sekitar Rp6.237 triliun. Bahkan, utang tersebut naik 2,0 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik hingga pelemahan nilai tukar. Di sisi lain, kenaikan utang Pemerintah juga turut menyumbang angka utang tersebut.

“Posisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk Rupiah, yang berdampak pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia valuta lainnya dalam satuan dolar AS​,” jelas Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/1).
 

Utang Pemerintah naik 6%

Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina.
Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintah Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina. (dok. Setpres)

Tercatat ULN pemerintah di November 2023 sebesar US$192,6 miliar atau naik 6,0 persen (yoy). Pembengkakan utang pemerintah terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, dalam bentuk sukuk global. Erwin menyebut, hal ini seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. 

“Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel,” jelas Erwin.

Pemanfaatan ULN juga diklaim masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah dan perlindungan masyarakat, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global. 

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,8 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen), jasa pendidikan (16,7 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,9 persen). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.

ULN swasta turun 3,2%

Pelabuhan pelindo.
Pelabuhan pelindo. (dok. Pelindo)

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.