Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, memberikan komentar mengenai proses penunjukannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menepis berbagai spekulasi yang berkembang, mulai dari status keanggotaannya di partai politik hingga isu kedekatan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap dikaitkan dengan pencalonannya.
Thomas menjelaskan, berita bahwa dia masih aktif sebagai pengurus Partai Gerindra saat proses pencalonan berlangsung tidak sesuai fakta. Ia menegaskan telah lebih dulu melepaskan jabatan struktural di partai sebelum namanya masuk dalam pembahasan calon Deputi Gubernur BI.
“Kalau dilihat akta DPP Gerindra yang terbaru, bulan Maret 2025, nama saya sudah tidak ada sebagai bendahara umum. Itu fakta,” kata Thomas di Jakarta, Rabu (28/1).
Menurutnya, keputusan mundur dari jabatan bendahara umum diambil jauh sebelumnya, seiring keputusannya untuk fokus menjalankan tugas di Kementerian Keuangan.
Ia mengakui, saat pertama kali masuk ke Kementerian Keuangan, tidak ada aturan eksplisit yang melarang pejabat tetap menjadi anggota partai. Namun, secara prinsip, Thomas memilih mengambil langkah lebih jauh.
“Saya merasa lebih baik fokus. Meskipun aturannya tidak ada, tapi secara etika saya merasa lebih tepat seperti itu,” ujarnya.
Dia memastikan mundur sepenuhnya sebagai anggota Partai Gerindra pada 31 Desember 2025. Prinsip kehati-hatian itulah, menurut dia, yang menjadi landasan sikapnya sejak awal.
“Rasa-rasanya lebih baik demikian,” kata Thomas.
Terkait proses penunjukan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas menegaskan pencalonannya berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebut proses tersebut dipicu oleh pengunduran diri Deputi Gubernur BI sebelumnya, sehingga membuka kebutuhan pengisian posisi pada jajaran pimpinan bank sentral.
“Proses penunjukan saya itu melalui mekanisme yang sudah ada. Tidak ada satu hal pun yang dilewati, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” ujarnya.
Menurutnya lagi, berbagai spekulasi yang mengaitkan posisinya dengan relasi politik dan konsolidasi kekuasaan tidak berdasar.
“Urusan soal Gubernur Bank Indonesia atau agenda politik tertentu itu tidak ada. Kalau ada sumber yang mengatakan demikian, silakan ditanya kembali ke mereka,” ujarnya.
Ia tidak menampik fakta memiliki latar belakang politik dan hubungan keluarga dengan Prabowo. Namun, Thomas menekankan hal itu tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak profesionalnya.
“Kedekatan keluarga itu fakta, saya tidak bisa menyangkal. Tapi tolong juga dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan,” katanya.
Thomas menilai pengalamannya bekerja lintas sektor—dari swasta hingga birokrasi—justru menjadi modal penting. Ia bahkan menyebut perpindahannya dari sektor swasta ke Kementerian Keuangan sebagai batu loncatan.
“Soal budaya dan pressure, itu pasti ada. Tapi saya datang sendiri, menjalani prosesnya, dan saya rasa itu bagian dari pembelajaran,” ujarnya.