Ekonom Ingatkan Bahaya Independensi Bank Indonesia Tergerus Politik

Jakarta, FORTUNE – Keputusan penentuan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) baru akan ditentukan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, pada hari ini (26/1) Komisi XI DPR RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada dua kandidat yakni Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono. Setelah Jumat (23/1) lalu Solihin M. Juhro telah menjalani tes.

Dalam proses uji kelayakan, sudah santer terdengar sayup sayup kabar bahwa keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Thomas Djiwandono akan diloloskan menjadi petinggi di bank sentral. 

Untuk itu, Ekonom sekaligus Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengingatkan akan pentingnya menjaga independensi bank sentral agar tidak tergerus oleh kepentingan politik atau sebagian pihak.

“Independensi bank sentral itu seperti jangkar kapal di laut bergelombang. Pemerintah adalah nakhoda yang menentukan tujuan, pertumbuhan, pemerataan, lapangan kerja. Bank sentral adalah jangkar yang mencegah kapal terseret arus emosi pasar dan godaan populisme ekonomi,” kata Achmad kepada Fortune Indonesia di Jakarta, (25/1).

Achmad menegaskan bahwa pelaku pasar global hanya percaya pada mata uang yang dikawal lembaga yang dipercaya. Oleh sebab itu, independensi bank sentral bukan hak istimewa teknokrat, melainkan prasyarat stabilitas. Dengan demikian, ia juga mengingatkan bahaya laten tergerusnya independensi bank sentral yang bisa berdampak terhadap kepercayaan pasar.

“Kita melihat contoh kecilnya minggu lalu rupiah sempat melemah tajam setelah muncul Thomas Djiwandono. Pencalonan sosok figur dekat lingkar kekuasaan untuk posisi deputi gubernur BI, yang dibaca investor sebagai potensi pelemahan independensi, sampai level sekitar Rp16.945 per dolar AS,” kata Achmad.

Pandangan itu juga sejalan dengan apa yang diamati oleh Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. Ia menilai, meski Thomas telah keluar dari kepengurusan partai politik, sentimen persepsi pasar masih akan terus berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

“Paling sensitif adalah persepsi pasar ketika penunjukan pejabat BI dipandang bernuansa kedekatan politik. Pasar bisa meragukan apakah kebijakan suku bunga, stabilisasi rupiah, dan komunikasi BI akan sepenuhnya berangkat dari tujuan menjaga stabilitas, atau ikut menyesuaikan dengan program kebijakan pro-growth pemerintah,” ujar Josua.

Kekhawatiran seperti ini juga cepat berubah menjadi kenaikan kompensasi risiko: rupiah melemah dan imbal hasil surat utang naik karena pelaku pasar menilai risiko kebijakan bertambah. “Apalagi saat kekhawatiran fiskal masih ada. Apakah kebijakan konsisten, transparan, realistis, dan terukur. Sehingga pasar percaya stabilitas makro terjaga dan sektor swasta berani menambah investasi produktif,” kata Josua.

Namun demikian, dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa proses uji kelayakan ini tidak akan diintervensi oleh pihak manapun termasuk Pemerintah. Sebab, nama yang diusulkan telah sesuai undang-undang dan memiliki kemampuan di sektor moneter.