Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menyiapkan pembangunan jalan tol baru dengan panjang sekitar 80 kilometer (km) di Sumatra Selatan (Sumsel) demi memperkuat konektivitas logistik menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Kehadiran tol tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi komoditas unggulan dari Sumsel sekaligus memangkas biaya logistik kawasan.
Rencana itu ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) integrasi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan proyek tersebut dirancang mendukung pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik di Sumsel.
“Selain Sumatra Selatan, beberapa provinsi lain seperti Jambi juga nanti yang bisa memaksimalkan terhadap keberadaan baik ini tol maupun pelabuhan Tanjung Carat tersebut,” kata Todotua saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5).
Ia menjelaskan, jalan tol tersebut akan menjadi perpanjangan dari backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah terhubung hingga Sumsel dan ditargetkan beroperasi sampai Jambi pada akhir tahun ini.
Dari ruas utama tersebut, nantinya akan dibangun jalur interkoneksi dari pintu Tol Betung menuju Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 km. Selain itu, pemerintah juga akan memperpanjang konektivitas dari ruas Palembang–Prabumulih sekitar 37 km menuju Muara Enim.
Menurut Todotua, proyek ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, memperbesar kapasitas distribusi komoditas dari Sumatra Selatan. Kedua, menekan biaya logistik agar daya saing produk daerah meningkat.
Sejumlah komoditas yang diproyeksikan mendapat manfaat dari pembangunan tol dan pelabuhan baru tersebut antara lain batu bara, kopi, karet, dan kelapa sawit. Kehadiran infrastruktur baru diyakini akan memperlancar arus keluar komoditas yang selama ini terkendala keterbatasan akses logistik.
Todotua menyinggung peran PT Bukit Asam Tbk sebagai salah satu pengguna utama infrastruktur tersebut. Menurut dia, volume distribusi batu bara perusahaan selama beberapa tahun terakhir relatif sulit meningkat akibat keterbatasan jalur distribusi.
“Harapannya ini dengan adanya tol ini maka volume komoditi baik itu batu bara, kopi, karet, sawit dan lain-lain akan meningkat,” katanya.
Dari sisi investasi, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana pembangunan jalan tol mencapai sekitar Rp26 triliun. Proyek tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), baik untuk pembangunan jalan tol maupun pelabuhan.
Dalam proyek ini, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi pihak yang memimpin pembangunan jalan tol, sementara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab pada pengembangan pelabuhan. Pemerintah juga membuka peluang dukungan pendanaan dari Danantara dan konsolidasi perbankan nasional.
Pemerintah menargetkan konstruksi proyek dapat dimulai tahun ini.
Pelabuhan Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pengganti Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang statusnya telah dicabut.
Selain menjadi simpul logistik baru, kawasan Tanjung Carat juga direncanakan berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis hilirisasi industri di Sumsel.