Jakarta, FORTUNE - Jagat maya tengah ramai memperbincangkan tayangan video Presiden Prabowo Subianto yang muncul di layar bioskop sebelum pemutaran film utama. Sejumlah warganet melontarkan kritik, bahkan menyebutnya sebagai bentuk propaganda pemerintah.
Menanggapi sorotan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa penayangan rekaman mengenai kinerja pemerintahan Prabowo di jaringan bioskop merupakan salah satu cara pemerintah memperluas komunikasi publik.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pemerintah kini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk bioskop.
“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal,” kata Fifi dalam keterangan pers, Senin (15/9).
Ia menjelaskan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih kuat, sehingga pesan pemerintah diharapkan lebih mudah diterima masyarakat.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi.
Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menilai penggunaan bioskop sebagai medium penyampaian pesan merupakan praktik wajar.
“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/5).