Comscore Tracker
SHARIA

Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan 9 Resolusi Jihad Ekonomi

MUI didorong mendirikan pusat inkubasi bisnis.

Kongres Ekonomi Umat II MUI Lahirkan 9 Resolusi Jihad EkonomiKongres Ekonomi Umat II MUI/Dok. MUI

by Desy Yuliastuti

Jakarta, FORTUNE - Kongres Ekonomi Umat II Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema "Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia" yang digelar pada 10 sampai 12 Desember 2021, melahirkan Resolusi Jihad Ekonomi Umat.

Ketua Steering Committee Kongres Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim menyampaikan, MUI ingin umat Islam Indonesia menjadi subjek, bukan lagi menjadi objek. Hal itu disampaikan pada penutupan Kongres Ekonomi Umat II di Jakarta, Minggu (12/12).

“Kongres Ekonomi Umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas juga bisa memiliki peran serta secara optimal dan maksimal dalam ekonomi Indonesia," katanya, dikutip dari laman resmi MUI, Senin (13/12).

Ia menceritakan, pada tahun 2017 kongres ekonomi umat pertama dilaksanakan. Kemudian menghasilkan produk yang disebut sebagai arus baru Indonesia. Produk itu selanjutnya disampaikan berulang-ulang dalam berbagai kesempatan dengan berbagai penyempurnaan pemikiran oleh Ketua Umum MUI Kiai Ma'ruf Amin, sehingga dikenal dengan istilah Ma'rufnomics.

Lukmanul menegaskan, maka pada kongres ekonomi umat yang kedua ini, MUI melakukan evaluasi pencapaian dan hasil dari kongres ekonomi umat pertama.

"Intinya kongres ekonomi umat ini fokus bagaimana umat Islam di Indonesia yang notabene adalah mayoritas dari penduduk Indonesia ini juga bisa memiliki atau berperan serta secara optimal dan maksimal di dalam pergerakan ekonomi Indonesia," ujarnya.

9 Resolusi Jihad Ekonomi

Resolusi Jihad Ekonomi Umat yang merupakan hasil kongres yang mengusung tema 'Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia' itu terdiri dari sembilan poin, yaitu:

  1. Gerakan produksi dan belanja nasional,
  2. mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia, 
  3. mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi Umat, 
  4. menghadirkan lembaga penjaminan nasional syariah untuk usaha ultra mikro dan mikro yang mudah, murah dan aman,
  5. mempercepat terciptanya model bisnis unggulan daerah yang dijalankan secara profesional, 
  6. memperkuat model kemitraan antara UMKM dengan BUMN/BUMD dan usaha besar, 
  7. mendorong dan mengawal terciptanya regulasi sistem Ekonomi Syariah Nasional/Daerah,
  8. mendorong ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam, dan
  9. mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk mengawal hasil Kongres Ekonomi Umat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Buya Amirsyah Tambunan menambahkan, KEU II juga menghasilkan kesepakatan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam. KEU II juga mengamanatkan kepada Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU MUI) untuk mengawal hasil kongres ekonomi umat ini.

Hasil Kongres Ekonomi Umat ini, kata dia, telah melalui perdebatan yang dinamis. Dia menjelaskan, salah satu fokus dalam resolusi itu ialah menekankan pentingnya memperkuat ekonomi umat dan bangsa.

Jihad ekonomi

Kepala Badan Ekonomi Syariah KADIN, Taufan EN Rotorasiko, mengatakan pihaknya sangat mendukung hasil dari Kongres Ekonomi Umat kedua tersebut.

"Kami merasakan visi dan misi Badan Ekonomi Syariah KADIN sejalan dengan Resolusi Jihad Ekonomi yang diluncurkan oleh MUI. Kami lihat poin-poinnya, dan ini juga sejalan dengan apa yang diperjuangan KADIN. InsyaAllah dengan semangat yang sama ini, cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia pada 2024 akan tercapai," kata Taufan.

Kongres Ekonomi Umat II ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa ekonomi syariah yang ingin dibangun adalah ekonomi yang inklusif.

"Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ujar Wapres.

MUI didorong mendirikan pusat inkubasi bisnis

Wapres mengatakan, agar usaha syariah dapat lebih berkembang diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu. Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.

Keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sangatlah penting. Oleh karena itu, Wapres berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Hal itu menjadi landasan bagi MUI untuk mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah.

Related Articles