Jakarta, FORTUNE - Wakil Presiden (Wapres) Indonesia, Ma'ruf Amin memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023.
Pertama, agar sinergi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan menjadi langkah esensial yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penggunaan teknologi digital di berbagai daerah.
“Kedua, pemerintah daerah agar segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maupun dalam rangka penguatan kebijakan P2DD,” kata Ma'ruf melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (3/10).
Ma'ruf berharap Satelit SATRIA-1 topang digitalisasi daerah
Hal tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Kartu Kredit Indonesia. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas belanja daerah.
Strategi ketiga ialah menginstruksikan para kepala daerah untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan kontribusi Retribusi Daerah. Untuk mendukung hal ini, kementerian dan lembaga terkait, termasuk anggota Satgas P2DD, diharapkan dapat aktif dalam mendorong inovasi sistem retribusi daerah.
“Keempat, perkuat infrastruktur untuk perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” tegasnya.
Ma'ruf pun berharap, seluruh pemerintan daerah dapat memanfaatkan Proyek Strategis Nasional Satelit SATRIA-1 yang baru-baru ini diluncurkan untuk mendukung penyediaan layanan jaringan di wilayahnya masing-masing.
Ini 3 peran BI digitalisasikan keuangan daerah
Pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM.
"QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS), serta QRIS telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," kata Perry.
Ia menambahkan, peran lain dari bank sental ialah perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. Untuk mendukungnya, BI terus melakukan koordinasi dengan perbankan dan penyedia jasa pembayaran.
"KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant," kata Perry.
Peran ketiga, lanjut Perry, ialah melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
Di kuartal kedua 2023 ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14 ribu triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun. “Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju", pungkas Perry.
