Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran di Desa Klapagading capai ratusan juta, Jumat (5/12/2025).(IDN Times/Ilustrasi)
  • Kerugian masyarakat akibat penipuan digital di Indonesia mencapai sekitar Rp9,3 triliun dari sekitar 600 ribu pengaduan.

  • Komdigi menilai edukasi keamanan siber dan pemahaman mengenai modus penipuan perlu diperluas.

  • Pemerintah mewajibkan identitas biometrik dalam pendaftaran kartu SIM melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (17/11)

Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menerima sekitar 600 ribu pengaduan penipuan dengan total kerugian sekitar Rp9,3 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kerugian masyarakat akibat penipuan digital di Indonesia mencapai sekitar Rp9,3 triliun dari sekitar 600 ribu pengaduan.
  • Who?
    Komdigi menyampaikan data tersebut melalui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.
  • Where?
    Peristiwa tersebut terjadi di Indonesia dan berkaitan dengan penggunaan layanan serta transaksi digital masyarakat.
  • When?
    Nezar menyampaikan keterangan resmi yang dikutip Selasa (17/11).
  • Why?
    Penipuan digital menjadi tantangan seiring semakin luasnya konektivitas dan penggunaan layanan serta transaksi digital.
  • How?
    Pemerintah memperluas edukasi keamanan siber dan memperketat registrasi kartu SIM dengan identitas biometrik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Masyarakat kehilangan sekitar Rp9,3 triliun karena penipuan digital. Pemerintah menerima sekitar 600 ribu pengaduan. Nezar Patria dari Komdigi bilang orang-orang perlu belajar menjaga keamanan saat memakai layanan digital. Pemerintah juga membuat pendaftaran kartu SIM memakai identitas biometrik supaya pengguna lebih mudah dikenali dan nomor seluler tidak disalahgunakan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah tidak hanya mencatat besarnya kerugian akibat penipuan digital, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan melalui edukasi keamanan siber dan registrasi biometrik. Verifikasi identitas yang lebih akurat dapat membantu mengidentifikasi pengguna serta mencegah penyalahgunaan nomor seluler, sementara pemahaman masyarakat mengenai modus penipuan terus diperluas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Kerugian masyarakat akibat penipuan digital di Indonesia mencapai sekitar Rp9,3 triliun. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengatakan kerugian tersebut tercatat dari sekitar 600 ribu pengaduan penipuan yang diterima pemerintah.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, penipuan digital menjadi salah satu tantangan seiring semakin luasnya konektivitas dan penggunaan layanan dan transaksi digital di masyarakat.

“Jumlah kasus penipuan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami telah menerima sekitar 600 ribu pengaduan terkait penipuan dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,3 triliun,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/11).

Menurut Nezar, peningkatan konektivitas digital perlu diimbangi pemahaman masyarakat mengenai keamanan siber. Oleh sebab itu, pemerintah menilai edukasi mengenai berbagai modus penipuan dan keamanan transaksi digital perlu diperluas.

"Ini bukan sekadar soal membangun infrastruktur yang tangguh, melainkan juga tentang meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dan masyarakat yang menggunakan platform digital," katanya.

Selain edukasi, pemerintah juga memperketat registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 untuk menekan angka penipuan digital. Aturan tersebut mewajibkan penggunaan identitas biometrik dalam proses pendaftaran kartu SIM.

“Dari sisi pemerintah, kami berupaya melakukan pengaturan di sektor hulu, yakni saat masyarakat melakukan pendaftaran kartu SIM, pengguna harus menyertakan identitas biometrik mereka,” jelasnya.

Nezar mengatakan, registrasi biometrik ditujukan untuk meningkatkan akurasi identifikasi pengguna sehingga dapat membantu mencegah penyalahgunaan nomor seluler untuk upaya kejahatan.

Melalui registrasi biometrik, pemerintah dapat melakukan verifikasi identitas pengguna dengan akurat.

“Melalui verifikasi identitas yang akurat tersebut, kami dapat mencegah berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pihak yang berniat buruk,” katanya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in Tech

See More