Jakarta, FORTUNE - Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) memproyeksikan pertumbuhan ritel nasional tahun ini bisa menyentuh 4 persen sampai 4,2 persen di akhir tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2022 yang berada di kisaran 3,8-3,9 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan para pelaku ritel masih memiliki waktu sebelum tutup tahun untuk mencapai target ini. Namun, pertumbuhan itu bisa dicapai dengan catatan kondusifitas di Indonesia terjaga.
“Mudah-mudahan bisa di angka 4 sampai 4,2 persen, dengan catatan kalau suasana kondusif terjaga. Masalahnya kita enggak bisa kontrol, dalam hal politik, ketersediaan pangan, kestabilan harga,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11).
Dalam hal kebijakan moneter, Roy mengatakan pemerintah telah berusaha menekan inflasi. Sejak dua bulan kemarin (Oktober-November) inflasi Indonesia berada di angka 2,56 persen dari sebelumnya 2,2 persen.
“Ya jadi sebenarnya masih turun naik. Tapi masih jauh lebih baik dari (inflasi) saat pandemi, karena inflasi di pandemi di angka 3-3,2 persen sekarang sudah 2,56 persen,” katanya.
Diharapkan ada peningkatan belanja di akhir tahun
Untuk mendukung pertumbuhan sektor ritel dhingga akhir tahun, Roy mengatakan ada dua faktor utama. Pertama, masuknya masa liburan, natal dan tahun baru (Nataru). Dan kedua adalah Indonesia tengah memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu).
Kedua faktor ini, diharapkan akan berdampak pada kenaikan konsumsi dan belanja masyarakat.
“Di akhir tahun ini diharapkan akan naik (pertumbuhan ritel) dari kuartal III, karena harus ada pengeluaran pemerintah di kuartal IV. Karena, konsumsi pemerintah yang akan berhubungan dengan PDB,” ujarnya.
Belum pulih sepenuhnya
Kendati telah melelui badai pandemi, industri ritel modern menurut Roy, belum sepenuhnya pulih.
Sektor ini, kata dia, mendapat benturan kondisi di dalam negeri maupun global. Misalnya, eskalasi konflik geopolitik, kemudian yang kedua terjadi anomali finansial akibat konflik yang terjadi.
"Ada gejolak politik sehingga supply dan demand terganggu. Supply-nya kurang, demand-nya tetap maka harga naik. Nah, harga naik ini yang berkaitan dengan inflasi," ujarnya.
