"Oleh-Oleh" COP26: Peluang Kerja Sama dan Investasi Perusahaan RI
COP 26 di Glaslow jadi ajang perusahaan RI cari pendanaan.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26). ANTARA FOTO//Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas.Jakarta, FORTUNE - Sejumlah perusahaan Indonesia menangkap peluang kerja sama, investasi hingga pendanaan di sela perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasglow, Skotlandia. Kerja sama dan investasi itu meliputi berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, perdagangan karbon, sustainable commodities, keuangan, hingga infrastruktur. PT PLN (Persero), misalnya, memperoleh komitmen dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung transisi menuju energi hijau pada hari pertama rangkaian COP 26.
Selain itu, melalui CEOs Forum dengan beberapa investor asal Inggris, Indonesia pun mendapat komitmen investasi sebesar US$9,29 miliar. Perusahaan yang terlibat dalam acara tersebut di antaranya British Petroleum (BP), Jardine Matheson, Mars Wrigley, Shire Oak, HSBC, dan Standard Charted.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia membuka peluang investasi di sektor energi untuk melakukan early retirement dari pembangkit-pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi terbarukan. Pemerintah pun telah mengindentifikasi 5,5 Gigawatt PLTU bat bara yang dapa masuk dalam proyek tersebut dengan toal pendanaan sebesar US25 miliar-US$30 miliar sampai delapan tahun kedepan.
"Saya mengapresiasi komitmen investasi ke Indonesia sebesar US$9,29 miliar. Indonesia siap menjadi mitra yang baik," ucap Presiden melalui siaran pers Sekretariat Kabinet, dikutip Rabu (3/11).
Berikut peluang kerja sama dan investasi yang diperoleh perusahaan Indonesia dari hajatan 2021 United Nations Climate Change Conference itu.
Perluasan Kerja Sama dan Komitmen Pendanaan untuk PLN
PT PLN (Persero) jadi salah satu perusahaan Indonesia yang cukup aktif memanfaatkan ajang COP26 untuk memperluas kerja sama dan mencari pendanaan proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT).
Seperti telah disebut di awal, perusahaan setrum milik negara itu memperoleh komitmen dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung transisi menuju energi hijau pada hari pertama rangkaian COP 26. Bentuknya adaah pendanaan hijau untuk membiayai proyek-proyek pembangkit untuk transisi ke energi bersih.
Namun, pendanaan hijau ini bukan yang pertama bagi PLN. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly mengatakan PLN telah lama membuka opasi dari berbagai instrumen antara lain green bonds atau obligasi hijau, social bonds serta sustainability bonds.
Pada 23 Desember 2020, perseroan telah berhasil menerbitkan green loan senilai US$500 juta untuk menyelesaikan dua proyek PLTA dan 5 proyek PLTP. Sebelum ADB menyatakan komitmennya, kepercayaan dalam penerbitan green loan ini bahkan dijamin oleh Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Bank Dunia. Pendanaan hijau ini 95 persen dijamin oleh MIGA Bank Dunia dan berlangsung selama lima tahun.
"Bank Dunia mendukung PLN melalui program yang berjudul Non-Honouring of Financial Obligation oleh Badan Usaha Milik Negara (NHFO-BUMN)," ujar Sinthya.
Di samping itu, untuk mengembangkan layanan Renewable Energy Certificates (REC) yang telah diluncurkan perseroaan sejak November 2020, PLN juga mematangkan perluasan kerja sama dengan Clean Energy Investment Accelerator (CEIA).
Kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara Global Energy Director World Resources Institute (WRI), Jennifer Layke, selaku perwakilan CEIA dan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Syofvi Roekman dalam ajang COP26.
Persamuhan kedua pihak tersebut sekaligus menegaskan kelanjutan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang sudah dilakukan pada 28 Oktober 2021 di Jakarta.
Syofvi menjelaskan, REC ini merupakan bukti kepemilikan sertifikat standar internasional atas produksi tenaga listrik yang dihasilkan dari pembangkit energi terbarukan. Dia mencontohkan, generasi pertama dari REC sebesar 140 Mega Watt (MW) yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, telah habis diserap 28 perusahaan. Bahkan, saat ini sudah ada 50 perusahaan mengantre untuk bisa membeli REC selanjutnya.
"Melihat respon dari pasar, tentunya PLN harus mempercepat pembangunan pembangkit EBT. Oleh karena itu, pada RUPTL 2021-2030 kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 20,923 Mega Watt (MW) pada 2030 untuk dapat memenuhi permintaan yang sudah masuk," papar Syovfi, saat mengisi acara 'Catalyzing Changes: Transitioning Indonesia's State-owned Utility toward Renewable Energy' di SDG7 Pavilion COP26, Selasa (2/10).
Melalui kerja sama ini juga akan dilakukan asistensi teknis untuk mengembangkan layanan-layanan inovatif, seperti green tariff sebagai salah satu opsi pengadaan energi terbarukan untuk korporasi atau peluang PLN untuk menjadi entitas lokal yang berhak menerbitkan REC sesuai standar yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional.
Kerja Sama Proyek CCUS Pertamina dan ExxonMobil
Selain PLN, PT Pertamina (Persero) juga menjalin kerja sama dengan ExxonMobil dalam urusan pengembangan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS). Ini tak lepas dari rencana Pertamina menerapkan teknologi rendah karbon untuk mencapai net-zero emission (NZE).
Teknologi CCUS nantinya akan diaplikasikan melalui penerapan proses injeksi CO2 di wilayah kerja Pertamina. Dalam pengurangan emisi di sektor hulu, Pertamina menginisiasi beberapa proyek CCUS pada lapangan migas dengan potensi pengurangan karbon dioksida hingga 18 juta ton.
Salah satu pengembangannya berlaku di Lapangan Gundih, Cepu, Jawa Tengah. Pengembangan itu akan terintegrasi dengan teknologi enhanced gas recovery (EGR) dan berpotensi mengurangi sekitar 3 juta ton CO2 dalam 10 tahun, selain meningkatkan produksi migas. Proyek direncanakan beroperasi pada 2026.
“Penerapan teknologi CCUS merupakan bagian dari agenda transisi energi menuju energi bersih yang tengah dijalankan Pertamina. Teknologi rendah karbon ini akan mendukung keberlanjutan bisnis Pertamina di masa depan,” kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam keterangan resminya (2/11).
Bill Gates Tertarik Investasi ke Biofarma
Induk Holding Farmasi PT Biofarma (Persero) berpeluang mendapat investasi dari filantropis yang juga merupakan salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates. Ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir usai dirinya menemui langsung mantan CEO Microsoft itu bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela KTT COP26.
"Pertemuan khusus dengan Bill Gates untuk membahas minatnya berinvestasi di Biofarma dalam alih teknologi dalam pengembangan vaksin mRNA. Biofarma terbuka akan hal itu," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).
Menurut Erick, ketertarikan Bill Gates merupakan pengakuan atas kapasitas Biofarma yang berperan besar dalam proses produksi dan distribusi vaksin Covid-19. Bill Gates berencana menanamkan modalnya di Biofarma untuk pengembangan dan produksi vaksin mRNA.
Jika investasi itu bisa terealisasi, kata Erick, produk bioteknologi Indonesia akan semakin berkembang dan kemandirian kesehatan Indonesia segera terwujud. "Banyak pihak, termasuk Bill Gates, mengapresiasi upaya Indonesia dalam menekan penyebaran pandemi Covid-19 dengan cepat serta meratanya program vaksinasi nasional sehingga indikator-indikator pandemi di Indonesia menurun drastis," jelas Erick.
Kerja Sama Melchor Group dengan Verra untuk Sertifikasi Kredit Karbon
Tak hanya perusahaan pelat merah, perusahaan swasta nasional pun turut ambil peluang dalam perhelatan COP26. Melchor Group, perusahaan yang bergerak di bidang restorasi dan konservasi hutan, emission accounting, serta perdagangaan karbon, menyatakan akan bekerja sama dengan Verra, lembaga verifikasi dalam proyek kredit karbon internasional.
"Tadi meeting dengan Verra ini, kita akan lanjut untuk kerja sama. Jejak.in, ROXI (Rantai Oxygen Indonesia) dan seluruh perusahaan yang ada di dalam grup, kita akan jalankan satu proyek bersama Verra selesai COP ini," kata Arfan Arlanda, Direktur Melchore Group dalam siaran langsung yang dialkukan perusahaan, Selasa (2/11) malam.
Sebagai informasi, Jejak.in dan ROXi merupakan dua dari empat usaha yang bergerak di bawah Melchor Grup. Dua lainnya adalah Muller Karbon Capital dan Melchor Zaia Ventures. Jejak.in sendiri bergerak dalam proyek penghitungan karbon, monitoring hutan dan pohon, hingga lokapasar karbon offset. Sementara ROXI adalah perusahaan teknologi yang memanfaatkan blockchain sebagai sistem untuk mendukung mitigasi emisi dan membawa nilai ekonomi untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, CEO ROXI Mutia Rachmi juga menyampaikan bahwa kerja sama Melchor dan Verra dapat menjadi langkah awal untuk mempermudah perhutanan sosial masuk dalam ekosistem perdagangan karbon di Indonesia.
ROXI sendiri telah mengembangkan cypto utility untuk memudahkan pendanaan proyek kredit karbon di perhutanan sosial. Perusahaan berencana merilis token kripto yang dapat dibeli masyarakat dan uangnya akan digunakan untuk membiayai proyek karbon kredit di lahan perhutanan sosial yang dikerjasamakan dengan Melchor.
Namun, token tersebut tidak dapat dijadikan alat transaksi atau dipertukarkan dengan objek yang memiliki nilai serupa. Ia merepresentasikan sekian hektar lahan yang direstorasi atau dikonservasi untuk kredit karbon. Nilai token akan meningkat setelah lahan tersebut bisa menyerap karbon. Makin besar serapannya, makin besar pula nilai tokennya. Adapun kredit karbonnya, tetap menjadi hak si pemilik lahan dan dapat dijual ke perusahaan yang mau mengoffset karbon.
"Ada hal yang cukup memperkuat bahwa apa yang kita lakukan dari ekosistem Melchor salah satunya adalah Roxi merupakan salah satu alternatif untuk solusi bagi bagaimana hutan sosial dapat bergabung," jelasnya.
