Pabrik Sanken Tutup, Partai Buruh: Alarm Ancaman PHK

Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan bahwa dengan 400 buruh terancam kehilangan pekerjaannya, maka totalnya ada sebanyak 900 orang yang bakal di-PHK dari PT Sanken Indonesia. Imbasnya, angka pengangguran di Indonesia akan makin tinggi.

“Dengan demikian, ditutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan 900 orang buruh kehilangan pekerjaan dengan masa kerja rata-rata 15 tahun dengan usia pekerja 30—40 tahun yang bisa dipastikan akan sulit mencari kerja pasca di-PHK,” jelas Said dalam keterangan tertulis yang diperoleh Fortune Indonesia pada Jumat (21/2).

 400 orang buruh PT Sanken Indonesia yang merupakan anggota KSPI hingga saat ini masih bekerja hingga Juni 2025. DIketahui, manajemen perusahaan sudah memberitahu kepada karyawan dari satu tahun lalu bahwa perusahaan akan ditutup.

Sementara itu, serikat pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)-KSPI PT Sanken Indonesia masih berunding dengan manajemen perusahaan terkait besaran pesangon dan hak-hak pekerja lainnya. 

PT Sanken Indonesia yang berasal dari Jepang ini sudah setuju untuk memberikan pesangon karyawannya sebesar 2,6 kali peraturan undang-undang, atau 1,6 kali di atas 1 kali peraturan undang-undang.

Namun, serikat pekerja masih menegosiasikan di atas tiga kali karena rata-rata usia pekerja akan sulit mencari pekerjaan baru. Perusahaan juga telah beroperasi puluhan tahun, sehingga dinilai sudah meraup keuntungan yang besar sekali. 

“Perundingan antara serikat pekerja FSPMI-KSPI dengan manajemen perusahaan masih terus berlangsung dan kedua belah pihak bersepakat tidak akan melibatkan pihak ketiga termasuk pemerintah dalam perundingan internal ini,” kata Said.

KSPI berpendapat, PHK ini merupakan alarm ancaman PHK bagi puluhan ribu karyawan di sektor industri elektronik.

Said mengingatkan, di akhir Desember 2024, PT Yamaha Music Indonesia telah melakukan PHK terhadap 1.100 pekerja. Jumlah tersebut terdiri dari 400 karyawan di Cibitung dan 700 karyawan di Jakarta.

Menurut Said, PHK dengan alasan relokasi produksi ke negara asal adalah alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia, khususnya sektor elektronik elektrik. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK buruh.

Lanjut dia, jika tak ada solusi dan langkah yang jelas dari pemerintah, dapat dipastikan angka pengangguran bakal meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut. 

Partai Buruh pun berpendapat bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus bekerja secara maksimal untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK besar-besaran.

Said menambahkan, bila keempat menteri tersebut tak sanggup membangun industri nasional dan melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran, maka sebaiknya diganti sebelum ratusan ribu buruh benar-benar mengalami PHK akibat pabrik yang ada di Indonesia relokasi kembali ke negara asalnya.

Partai Buruh dan KSPI juga meminta Presiden Prabowo untuk menyetop impor ugal-ugalan dan liberalisasi importir di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik elektrik, otomotif truk, dan dump truck yang bakal mematikan industri nasional.

Said pun menyebut bahwa Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia sebelum memasuki Ramadhan 2025 untuk meminta pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran dan membangun industri nasional yang kuat. 

“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said.