Apa Alasan Fitch Ratings Revisi Outlook Indonesia Jadi Negatif?

Fitch menyoroti meningkatnya risiko kebijakan di tengah fokus pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen.

Meski Fitch memperkirakan pemerintah tetap mematuhi batas defisit fiskal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dorongan terhadap belanja sosial dan stimulus pertumbuhan dinilai berpotensi melonggarkan bauran kebijakan fiskal dan moneter.

“Upaya untuk mendorong pengeluaran sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang diperkirakan memakan biaya 1,3 persen dari PDB, dapat menambah risiko defisit fiskal, terutama dengan rencana prioritas belanja di semester I-2026,” tulis Fitch dalam laporan resminya, dikutip Kamis (5/3).

Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia mencapai 2,9 persen PDB pada 2026, lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 2,7 persen.

Proyeksi tersebut mencerminkan asumsi penerimaan yang lebih konservatif di tengah perlambatan ekonomi dan dampak jangka pendek yang terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Tekanan fiskal diperkirakan meningkat seiring komitmen pemerintah memperluas belanja sosial untuk menjaga stabilitas sosial pascaprotes pada 2025. Selain program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana percepatan belanja pada paruh pertama 2026 dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan fiskal.

Fitch mencatat total biaya program MBG diperkirakan mencapai 1,3 persen PDB untuk periode 2025–2029. Beban tersebut dinilai signifikan jika tidak diimbangi dengan penguatan penerimaan negara yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Fitch menegaskan bahwa pelonggaran material terhadap kerangka fiskal yang telah lama diterapkan, termasuk batas defisit 3 persen, berpotensi melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan pemerintah membiayai defisit tanpa dukungan bank sentral.

Fitch menilai rasio penerimaan negara Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara dengan peringkat BBB lainnya. Lembaga pemeringkat tersebut memproyeksikan pendapatan pemerintah hanya mencapai rata-rata 13,3 persen terhadap PDB pada 2026–2027, jauh di bawah median negara BBB sebesar 25,5 persen.

Pelemahan penerimaan pada 2025 dipengaruhi oleh lesunya pengumpulan pajak, pembatalan hampir penuh rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, pengalihan dividen BUMN ke sovereign wealth fund (SWF) Danantara, serta restitusi pajak yang berpotensi bersifat sementara.

“Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan penerimaan, tetapi kecil kemungkinan memberikan peningkatan signifikan dalam jangka pendek,” tulis Fitch.

Sorotan Fitch juga tertuju pada peran Danantara sebagai SWF baru yang ditugaskan meningkatkan efisiensi BUMN dan mendukung pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN.

Pada 2026, Danantara berencana menginvestasikan sekitar 26 miliar dolar AS atau setara 1,7 persen PDB pada proyek hilirisasi sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Namun, Fitch mencatat adanya ketidakpastian mengenai kemungkinan perluasan mandat Danantara ke aktivitas kuasi-fiskal melalui investasi berbasis leverage untuk mendukung prioritas kebijakan pemerintah.

Jika terjadi, hal tersebut dinilai dapat mengurangi transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara.

Dari sisi eksternal, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar menjadi 0,8 persen PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor neto. Cadangan devisa diproyeksikan setara dengan sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, relatif sejalan dengan negara selevel.

Meski demikian, Fitch menilai risiko arus keluar modal tetap tinggi seiring sentimen investor yang masih rapuh setelah volatilitas pasar domestik. Tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Fitch juga mencermati peran Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen sejak September 2025 dengan fokus menjaga stabilitas rupiah.

Lembaga ini memperkirakan inflasi tetap berada dalam kisaran target 2,5 persen plus minus 1 poin persentase dan membuka peluang penurunan suku bunga hingga 4,25 persen pada akhir 2026.

Namun, potensi perluasan mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan dinilai dapat memperumit upaya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

Meski outlook direvisi menjadi negatif, Fitch mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB.

Keputusan ini didasarkan pada rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan menengah yang relatif kuat, rasio utang pemerintah yang moderat, serta bantalan eksternal yang memadai.

Fitch memproyeksikan rasio utang pemerintah meningkat terbatas menjadi 41 persen PDB pada 2026, masih di bawah median negara BBB sebesar 57,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan bertahan di kisaran 5 persen pada 2026–2027, didorong permintaan domestik, belanja publik, serta investasi hilirisasi, meski target pertumbuhan 8 persen pada 2029 dinilai sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang signifikan.