Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2023 Capai 5,9 Persen
Sektor penopang adalah konsumsi, investasi, dan ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat Rapat Terbatas terkait evaluasi PPKM, Minggu (16/1). (dok.Kemenko Ekon)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 berkisar 5,3-5,9 persen. Rentang tersebut lebih tinggi dibandingkan target yang tertuang dalam APBN 2022, yakni 5,2 persen.
dalam keterangan pers selepas Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara virtual, Rabu (16/2).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (16/2), tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Guna mencapai target tahun depan, Airlangga mengatakan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Masing-masing ditargetkan tumbuh, 5 persen, 6 persen, dan 6-7 persen. "Hilirisasi menjadi perhatian utama, dan juga tentu memperhatikan global demand," ujarnya.
Untuk belanja pemerintah, menurutnya, prioritas adalah peningkatan kualitas SDM, transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi, dan ekonomi hijau.
Ada tantangan yang perlu diwaspadai
Kendati demikian, Airlangga ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai target tersebut.
Salah satunya adalah ketidakpastian akibat masih merebaknya Covid-19. Kemudian lonjakan inflasi global di sejumlah negara maupun normalisasi kebijakan moneter. Hal ini disinyalir bakal jadi penyebab pertumbuhan ekonomi 2023 akan lebih rendah dari 2022.
“Oleh karena itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan baru untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga.
Defisit APBN 2023 dinormalkan
Airlangga mengatakan defisit anggaran tahun depan disepakati kembali berada di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Akibat adanya pandemi, pemerintah sejak 2020 memperbolehkan penyusunan APBN dengan defisit melewati 3 persen PDB.
Merujuk kepada berbagai kondisi di atas, Airlangga mengatakan perlunya reformasi struktural karena Indonesia tengah mendorong sektor investasi ataupun engine di luar APBN. Karenanya, peningkatan kredit perbankan menjadi penting.
"Dan tentu salah satunya adalah dari segi regulasi Peraturan OJK. Terkait dengan relaksasi kredit yang diharapkan tidak perlu ada pembatasan waktu. Kemudian juga perlu ada penurunan cadangan di sisi perbankan karena kita lihat potensi kredit di sektor perbankan masih sangat tinggi," ujar Airlangga.
