Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono. (IDN Tines/Triyan).
  • OJK menyebut jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 38 perusahaan pada 2027.

  • Sekitar 20 perusahaan baru berasal dari pemisahan unit usaha syariah yang wajib selesai paling lambat akhir 2026.

  • Reformasi OJK mencakup penguatan permodalan, tata kelola, perlindungan konsumen, kepercayaan publik, dan penyelarasan standar internasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (17/11)

Ogi Prastomiyono menyampaikan proyeksi pertambahan perusahaan asuransi syariah dalam pertemuan dengan media di Nusa Dua, Bali.

akhir 2026

Pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan asuransi induknya diwajibkan selesai paling lambat pada periode ini.

awal 2027

Sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru diperkirakan bertambah.

2027

Jumlah perusahaan asuransi syariah diperkirakan mencapai sekitar 38 perusahaan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia akan bertambah menjadi sekitar 38 perusahaan pada 2027.
  • Who?
    Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.
  • Where?
    Pernyataan disampaikan dalam pertemuan dengan media di Nusa Dua, Bali.
  • When?
    Ogi menyampaikan hal tersebut pada Selasa (17/11), dengan kewajiban pemisahan UUS selesai paling lambat akhir 2026.
  • Why?
    Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi industri perasuransian untuk memperkuat permodalan dan ketahanan keuangan perusahaan asuransi.
  • How?
    Sekitar 20 UUS dipisahkan dari perusahaan induknya menjadi entitas tersendiri, disertai pengawasan berbasis risiko pada tiga level.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

OJK bilang perusahaan asuransi syariah akan bertambah. Sekitar 20 unit usaha syariah harus dipisahkan dari perusahaan induknya sebelum akhir 2026. Pada awal 2027, jumlahnya diperkirakan menjadi sekitar 38 perusahaan. OJK juga akan mengawasi perusahaan dengan aturan berbasis risiko dan memberi sanksi jika aturan tidak dipenuhi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemisahan unit usaha syariah dan pengawasan berbasis risiko memberi arah struktural bagi reformasi industri perasuransian. Agenda tersebut juga mencakup penguatan permodalan, tata kelola, perlindungan pemegang polis dan konsumen, serta penyelarasan dengan praktik terbaik internasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bali, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut jumlah perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia akan bertambah menjadi sekitar 38 perusahaan pada 2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, penambahan tersebut berasal dari sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru hasil pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan asuransi induknya, yang diwajibkan rampung paling lambat akhir 2026.

"Awal 2027 Akan bertambah sekitar 20 perusahaan asuransi syariah baru. Sehingga pada 2027 akan ada totalnya sekitar 38 perusahaan asuransi syariah," ujar Ogi dalam pertemuan dengan media di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Dengan kebijakan tersebut, OJK tidak lagi memperbolehkan perusahaan asuransi menjalankan kegiatan usaha syariah melalui unit usaha yang berada di bawah perusahaan induk. Unit usaha syariah harus dipisahkan dan menjadi entitas tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin.

OJK juga memperkuat ketentuan yang berlaku sekaligus menerapkan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) pada tiga level, yakni industri, perusahaan, dan lembaga penunjang profesi.

Ogi menjelaskan, kebijakan pemisahan UUS serta penguatan pengawasan merupakan bagian dari agenda reformasi industri perasuransian yang dilakukan OJK. Reformasi tersebut salah satunya diarahkan untuk memperkuat permodalan dan ketahanan keuangan perusahaan asuransi.

Adapun, reformasi industri perasuransian OJK mencakup lima agenda utama, yakni penguatan permodalan dan ketahanan keuangan, peningkatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pelindungan pemegang polis dan konsumen, pemulihan kepercayaan publik, serta penyelarasan dengan praktik terbaik internasional.

"Karena kita membangun fondasi secara struktural, kita menyebutnya ini raising the bar yang artinya naikkan standarnya, mengikuti standar industri di negara-negara lain sehingga kita setara, dan OECD bisa menerima bahwa praktik industri asuransi kita cukup memadai," kata Ogi.

Editorial Team

EditorEkarina .

Related Article

Trending in Finance

See More