Comscore Tracker
FINANCE

Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Lebih Resilien Hadapi Krisis Eropa Timur

Ekonomi RI diyakini masih tumbuh di kisaran 5 persen.

Bank Dunia: Ekonomi Indonesia Lebih Resilien Hadapi Krisis Eropa TimurDCStockPhotography/Shutterstock

by Luky Maulana Firmansyah

Jakarta, FORTUNE – Bank Dunia menganggap perekonomian Indonesia akan lebih tahan banting dalam menghadapi sejumlah gejolak eksternal, salah satunya efek dari perang Rusia-Ukraina.

Dalam laporan April 2022 bertajuk Update Ekonomi Asia Timur dan Pasifik: Menerjang Badai, Bank Dunia menyebutkan sejumlah gejolak eksternal bagi negara Asia Timur dan Pasifik saat ini, yaitu: krisis Eropa Timur, pengetatan keuangan di Amerika Serikat (AS) akibat tren inflasi, dan perlambatan struktural di Tiongkok.

“Beberapa negara di kawasan ini masih lebih tangguh dibandingkan lainnya dalam menghadapi guncangan karena memiliki sifat kehati-hatian. Negara pengekspor komoditas, seperti Indonesia dan Malaysia, dapat meredam kenaikan harga internasional dengan lebih mudah daripada negara-negara pengimpor komoditas, seperti Fiji dan Thailand,” begitu bunyi riset Bank Dunia, dikutip Rabu (6/4).

Sejumlah sentimen tersebut akan mempersulit pemulihan dari COVID-19 saat ini, kata Bank Dunia. Lebih dari 50 persen perusahaan di kawasan ini, yang tahun lalu melaporkan tunggakan pembayaran, akan mengalami guncangan baru dari soal pasokan dan permintaan. Dari sisi konsumen rumah tangga, mereka terancam kembali masuk dalam jurang kemiskinan akibat mengalami penurunan pendapatan riil sering kenaikan harga barang dan jasa.

Prospek pertumbuhan ekonomi

Meski sejumlah negara sanggup mengatasinya, secara keseluruhan prospek pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik akan turun. Lembaga ini memangkas pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi 5,0 persen dari sebelumnya 5,4 persen.

Bahkan, pada skenario terburuk, jika kondisi global tak kunjung membaik, dan respons kebijakan pemerintah kurang solid, pertumbuhan ekonomi bisa hanya 4,0 persen.

“Tepat pada saat perekonomian di Asia Timur dan Pasifik mulai pulih dari pandemi, perang di Ukraina menjadi beban bagi momentum pertumbuhan,” kata Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Manuela V. Ferro, dalam rilis kepada media, Senin (4/6). “Landasan yang kuat serta kebijakan yang baik yang umumnya diterapkan di kawasan ini seharusnya dapat membantu menghadapi badai kali ini.”

Bank Dunia turut memangkas prospek ekonomi RI menjadi 5,1 persen dari proyeksi sebelumnya 5,2 persen.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Malaysia juga diperkirakan turun menjadi 5,5 persen dari sebelumnya 5,8 persen, Thailand menjadi 2,9 persen dari 3,6 persen, Tiongkok menjadi 5,0 persen dari 5,4 persen, dan Vietnam menjadi 5,3 persen dari 6,5 persen.

Bank Dunia pun merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan. Alih-alih pengendalian harga dan bantuan yang tidak selektif, pemerintah negara dunia harus memberikan dukungan yang khusus menyasar kepada rumah tangga maupun perusahaan. Pemerintah juga perlu melakukan reformasi terhadap kebijakan terkait perdagangan barang.

APBN siap menahan risiko krisis

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senantiasa menjadi penyerap risiko dari gejolak yang diakibatkan oleh pandemi maupun krisisi Rusia Ukraina.

“Berbagai gejolak akan terus terjadi dan APBN akan menjadi instrumen penyerap utama risiko dari tiap gejolak,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (28/3), seperti dilansir dari Antara.

Menurut Sri Mulyani, konflik tersebut berdampak secara langsung terhadap kenaikan harga komoditas dunia, terutama harga komoditas pangan dan energi, yang kemudian berdampak terhadap harga komoditas-komoditas lain.

Kondisi itu lantas mendorong inflasi di negara maju, terutama Eropa dan AS, seiring kenaikan harga barang dan jasa. Pada gilirannya, situasi tersebut memicu respons kebijakan dari pemerintah negara tersebut dalam bentuk pengetatan keuangan terutama penyesuaian suku bunga acuan.

Bank sentral AS, misalnya, akan menaikkan suku bunga acuan hingga 7 kali tahun ini dan mulai mengurangi kebijakan uang murah.

Related Articles