Realisasi Investasi Menurun, Serapan Tenaga Kerja Pun Menyusut

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun ini menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Imbasnya, tingkat serapan tenaga kerja pun menyusut.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BPKM, pada Juli-September 2021 ini, realisasi investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp216,7 triliun. Posisi investasi tersebut menurun 2,8 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq) sebesar Rp223,0 triliun. Namun, secara tahunan (year-on-year/yoy) investasi masih tumbuh 3,7 persen.

“(Penurunan investasi) ini lebih disebabkan karena memang selama tiga bulan kami bisa bekerja maksimal hanya 1,5 bulan, 1,5 bulannya kita tahu (tantangan) pandemi Covid-19 tetapi kami tetap kerja terus mengawal perusahaan,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara daring, Rabu (27/10).

Realisasi investasi pada kuartal ketiga tersebut menyerap tenaga kerja mencapai 288.687 orang. Itu artinya tingkat serapan kerja menurun 7,5 persen dari kuartal sebelumnya sebanyak 311.922 orang.

Bahkan, meskipun realisasi investasi terhitung tumbuh secara tahunan namun hal itu tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Pada kuartal ketiga 2021, tingkat penyerapan tenaga kerja juga menurun 2,3 persen dari periode yang sama 2020 sebesar 295.387.

“Memang kami harus akui menurun. Ini karena lagi PPKM ya jadi orang enggak banyak yang kerja,” katanya. Bahlil menyebut, penurunan perekrutan tenaga kerja ini bisa terlihat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan.

Data BKPM menunjukkan, secara keseluruhan realisasi investasi pada sembilan bulan pertama tahun ini mencapai Rp659,4 triliun. Angka ini setara Rp73,3 persen dari target pemerintah sebesar Rp900 triliun. “Kami optimistis di akhir 2021 ekonomi dan investasi akan pulih. Target investasi dari Presiden Joko Widodo itu kemungkinan besar akan tercapai,” katanya.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, berpendapat penurunan tenaga kerja sedemikian rupa disinyalir tak hanya soal faktor pengetatan pembatasan sosial saja. Sebab, pada saat pembatasan, pemerintah masih memperbolehkan sejumlah sektor usaha untuk beraktivitas, antara lain: industri, konstruksi, dan telekomunikasi.

Yusuf memperkirakan bahwa penurunan tenaga kerja ini lebih banyak disebabkan ke mana investasi itu mengalir ke sektor usaha. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BPKM, pada kuartal ketiga ada empat sektor usaha terbanyak penerima investasi, terdiri dari: perumahan, real estate dan perkantoran; transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi; logam dan barang logam; dan pertambangan.

Menurut dia, sektor transportasi dan telekomunikasi, misalnya, yang merupakan sektor jasa memang penyerapan tenaga kerjanya cenderung lebih sedikit dibandingkan sektor lain seperti industri. Sedangkan untuk pertambangan, lanjutnya, kinerjanya diperkirakan sedang terhambat lantaran gangguan produksi akibat masalah cuaca serta lemahnya permintaan domestik.

“Memang jika bicara kaitan investasi dan serapan tenaga kerja, akan kembali ke isu bagaimana mendorong masuknya investasi di industri manufaktur. Artinya bagaimana pemerintah membuktikan jargon 'reformasi struktural' menjadi penting dalam mendorong investasi di industri bisa tumbuh dan hal ini tidak bisa secara instan,” kata Yusuf kepada Fortune Indonesia, Kamis (28/10).

Soal target investasi Rp900 triliun, lanjut Yusuf, memang cukup menantang karena di kuartal keempat membutuhkan pertumbuhan secara kuartalan hingga 12 persen. Namun, jika diitung secara tahunan (yang pasti lebih tinggi), diperkirakan realisasi investasi ini sampai akhir 2021 bisa menyentuh target pemerintah.