Riset Mastercard: Pengusaha Kecil Indonesia Cenderung Hindari Utang
Jakarta, 16 Mei 2025 - Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia cenderung menghindari utang. Temuan ini dan beberapa fakta menarik lainnya, terungkap dalam Laporan Mastercard Small Business Barometer 2025, yang diterbitkan oleh Mastercard Center for Inclusive Growth bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mercy Corps Indonesia, dan 60 Decibels.
Aileen Goh, Country Manager, Indonesia, Mastercard, mengatakan, terlepas dari berbagai rintangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil, banyak dari mereka yang ingin menumbuhkan bisnisnya. “Oleh karena itu, memberikan dukungan dan solusi yang tepat akan sangat membantu mereka untuk pencapaian tujuan bisnis mereka,” ujarnya, (15/5). Ia menambahkan, “Pada saat yang sama, studi ini mengungkap kesenjangan di seluruh wilayah dalam hal ketersediaan dukungan dan peluang.”
Menariknya, meskipun hampir separuh dari UMK menunjukkan aspirasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memperbesar basis pelanggan, kurang dari 30 persen bisnis mendapatkan akses ke pinjaman usaha dalam setahun terakhir (sedikit menurun dari 33 persen yang tercatat dalam Laporan Barometer sebelumnya).
Keengganan untuk mencari pinjaman eksternal ini dapat mencerminkan ketahanan finansial pada usaha mikro dan kecil atau preferensi budaya yang ada di antara para pengusaha di Indonesia untuk menghindari utang. Angka ini juga konsisten dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mengalami kondisi ekonomi yang serupa, seperti Vietnam.
Menurutnya, inilah tujuan utama dari Mastercard Small Business Barometer Report: untuk memberikan wawasan mengenai apa yang benar-benar penting bagi usaha mikro dan kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional, agar program dan produk yang Mastercard luncurkan dapat lebih relevan dan berdampak. “Bersama dengan para organisasi yang memiliki visi yang sama, Mastercard berkomitmen untuk memperkuat ekosistem usaha kecil dan mendorong dampak yang lebih besar dan transformatif bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia."
Kebutuhan yang tinggi akan digitalisasi dan program pendampingan
Berdasarkan wawancara dengan para pelaku UMK di Indonesia, temuan terbaru menunjukkan hubungan yang kuat antara akses atas dukungan bisnis dengan meningkatnya kinerja usaha:
Sebanyak 81 persen dari bisnis ini menyatakan dukungan tersebut sangat bermanfaat terkait dampak terhadap bisnis, seperti peningkatan pendapatan.
Sekitar 40 persen UMK mencari dukungan digital marketing dan pendampingan bisnis, sementara seperlima mencari pelatihan manajemen keuangan.
Usaha yang dipimpin perempuan terbukti tangguh, mudah beradaptasi dengan transformasi digital, dan berorientasi pada teknologi, di mana mereka lebih cenderung beroperasi dalam model hybrid yang menggabungkan toko fisik dan platform online (29 persen dibandingkan 23 persen UMK yang dipimpin laki-laki).
Jaringan lokal dan Pemerintah: Pilar Dukungan
Menurut UMK, lembaga pemerintah dan jaringan mitra usaha tetap menjadi sumber dukungan utama bagi UMK. Hal ini dapat menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan wilayah dalam perihal akses terhadap dukungan dan peluang pertumbuhan bisnis bagi UMK di pusat-pusat non-perkotaan.
68 persen pelaku usaha menyatakan bahwa mereka lebih suka mengakses dukungan melalui institusi yang terkait dengan pemerintah.
45 persen bisnis mengandalkan jaringan keluarga atau komunitas.
Akses ke dukungan dan peluang pertumbuhan bisnis sangat bervariasi di setiap wilayah. Di Jakarta, 90 persen bisnis melaporkan kemudahan akses ke layanan dukungan, dibandingkan Jawa Timur yang hanya 50 persen. Perluasan pasar juga lebih memungkinkan bagi bisnis di pusat-pusat kota dibandingkan dengan bisnis di daerah perdesaan.
Preferensi ini mencerminkan kebutuhan akan saluran dukungan yang bersifat lokal, mudah diakses, dan familiar. Terkait kesenjangan wilayah, UMK di perkotaan juga memiliki akses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan UMK di perdesaan yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan konektivitas. Intervensi lokal dan kolaborasi pada tingkat grassroots sangat penting untuk menutup kesenjangan ini dan memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata.
"Kami menyadari bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas pelaku, dan kolaboratif. Mastercard Small Business Barometer Report kali ini memberikan dasar bukti yang kuat untuk merumuskan kebijakan publik berbasis data," ujar Maliki, Ph.D, Deputi Bidang Ketenagakerjaan dan Kependudukan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
