Iuran 3% Tapera Tumpang Tindih Dengan Program BPJS-TK, Bebani Pekerja?
Kebijakan Tapera tumpang tindih dan bebani pekerja.
Ilustrasi KPR Perumahan/ Shuterstock GungpriJakarta, FORTUNE- Kebijakan pemotongan gaji karyawan sebesar 3 persen untuk iuran simpanan tabungan Perumahan rakyat (Tapera) dinilai akan tumpang tindih dengan sejumlah program jaminan sosial pemerintah yang telah bergulir di masyarakat. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) memiliki program perumahan melalui manfaat layanan tambahan (MLT).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan BPJS-TK, Asep Rahman Suwanda, menilai pemerintah pasti telah menggelar penelitian mengenai dampak sosial ke masyarakat. Untuk itu, dia memandang kebijakan manfaat layanan tambahan (MLT) dari BPJS-TK berbeda dari kebijakan Tapera karena MLT tidak bersifat wajib.
“MLT ini berbeda dengan Tapera yang memang konsepnya itu tabungan untuk perumahan rakyat. Nah, kalau ini tuh sebagai namanya manfaat layanan tambahan. Jadi ini program tambahan untuk memperluas manfaat [yang] sudah berjalan sejak tahun lalu,” kata Asep saat ditemui di Menara Bank Danamon Jakarta, Senin (3/6).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2015, MLT merupakan fasilitas yang diberikan oleh BPJS-TK kepada peserta program JHT dalam bentuk Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal sebesar Rp150 juta; kemudian pinjaman renovasi perumahan maksimal sebesar Rp200 juta' serta KPR maksimal Rp500 juta.
Asep mengatakan hingga saat ini program MLT telah menjangkau sekitar 4.000 peserta.
Kebijakan Tapera tumpang tindih dan bebani pekerja
Secara terpisah, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berpandangan bahwa kebijakan Tapera rentan untuk tumpang tindih dengan kebijakan lainnya dan berpotensi semakin membebani para pekerja.
“Ada overlapping atau tumpang tindih antara MLT Perumahan dengan Undang-undang Tapera. Oleh karenanya, maksimalkan saja MLT perumahan untuk keperluan perumahan pekerja sehingga pekerja dan pengusaha swasta/BUMN tidak perlu lagi dibebani dengan wajib membayar iuran di Tapera,” kata Timboel dilansir dari Infobanknews.com.
Ia beranggapan kewajiban kepesertaan Tapera untuk pekerja swasta/BUMN sepatutnya dapat diubah menjadi kepesertaan sukarela sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Namun demikian, perusahaan yang ingin ikut serta dalam program Tapera tetap diperbolehkan.
Kebijakan Tapera telah diteken oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.21/2024. Dalam aturan itu, simpanan Tapera akan memungut gaji dari pemberi kerja 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen, sementara pekerja mandiri akan secara penuh dipotong 3 persen.
