Alkes AS Bebas Masuk Indonesia, Bagaimana Dampak ke Emiten Kesehatan?
- Kesepakatan dagang AS-Indonesia atas alat kesehatan AS ke Indonesia memberikan peluang dan ancaman.
- Masuknya alkes AS mengharuskan produsen lokal mempercepat transformasi bisnis.
- Percepatan produksi akan mendorong peluang volume transaksi meningkat.
Jakarta, FORTUNE - Kesepakatan dagang bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang membebaskan impor alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi pedang bermata dua bagi emiten kesehatan di Tanah Air. Di satu sisi, ia membuka peluang, tapi di sisi lain menjadi ancaman serius.
Menurut Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia, produsen alkes dalam negeri seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA), dan PT Jayamas Medica Industri Tbk (OMED) harus mempercepat transformasi bisnis agar tidak tergerus produk impor.
Liza menjelaskan, konsumen seperti rumah sakit dan klinik akan diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan produk dari sisi harga, spesifikasi, dan waktu pengiriman. Namun, produsen lokal kini menghadapi tekanan untuk mengakselerasi produksi dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sejumlah emiten terpantau telah menyiapkan strategi. KLBF, melalui Forsta Kalmedic, menggandeng GE Healthcare untuk membangun pabrik CT Scan pertama di Indonesia. Sementara PRDA, lewat anak usahanya Proline, membangun pabrik reagen & IVD berkapasitas empat kali lipat di Jababeka.
Di sisi lain, OMED memilih tidak bersaing langsung dengan alkes high-end dari AS dan berfokus melayani segmen low to mid-tech medical consumables.
Berkat langkah-langkah ini, Liza menyatakan beberapa emiten telah berada pada posisi cukup aman.
“Saat ini, PRDA dan KLBF memiliki TKDN di atas 40 persen, sehingga dinilai layak untuk bersaing dalam tender pemerintah,” demikian Liza dalam risetnya, Jumat (25/7).
Meski ada peluang peningkatan volume transaksi dan potensi kemitraan, Liza memperingatkan ancaman nyata bagi produk lokal. Tanpa dukungan pemerintah, alkes dalam negeri dapat "tenggelam" di pasar yang didominasi merek asing.
Untuk itu, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga daya saing industri lokal. Liza merekomendasikan beberapa bentuk dukungan, antara lain:
Pemberian insentif fiskal dan pajak untuk transaksi antar entitas dalam negeri.
Penerapan termin pembayaran yang lebih panjang atau diskon khusus pada produk lokal.
Proteksi strategis berbasis TKDN yang tetap diberlakukan meski ada pelonggaran impor.
Liza menegaskan kebijakan ini krusial untuk masa depan industri kesehatan nasional.
“TKDN bukan sekadar regulasi sementara, tapi fondasi industri manufaktur alat kesehatan jangka panjang,” ujarnya.
