Belum Punya Payung Hukum, Aset Kripto Bakal dimasukan ke RUU P2SK

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh juga menyampaikan betapa tertinggalnya peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap kondisi industri keuangan. Wimboh bahkan menyebut, beberapa sektor keuangan seperti perbankan hingga asuransi masih menerapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat pada tahun 1990 an.

“Kita tahu semua undang-undang perbankan dikeluarkan pada 1992, apalagi kalau mencermati undang-undang pasar modal itu bisa lebih lama lagi dan undang-undang asuransi juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya memandang pentingnya regulasi baru sebagai payung hukum untuk melindungi setiap masyarakat dalam bertransaksi di industri keuangan.

Sebagai regulator, OJK mengaku tengah mendalami setiap praktik transaksi dari aset kripto. Wimboh mengatakan, transaksi kripto merupakan aset digital yang sangat rumit.

“Kita dalami kripto bagaimana mining kripto tentu ada rumusnya. Ini rumusnya yang punya siapa tinggal yang punya rumus nasib (investasi) kita,” kata Wimbh.

Dirinya juga mengatakan, OJK terus mencermati proses mining atau menggalian aset kripto agar tidak terjadi over supply.

Wimboh menambahkan, dalam mengawasi industri keuangan, pengaturan hukum tidak boleh lengah terhadap perkembangan industri. Terlebih digitalisasi telah merubah konsep investasi di masyarakat. Oleh karena itu, draft rumusan UU P2SK kini sudah dibahas di DPR.

“Kita tidak boleh lengah terutama hukum kita, bagaimana akan kita sempurnakan ini. Dan OJK menyambut proses ini untuk melakukan reformasi di sektor keuangan dan sudah menjadi inisiatif DPR serta pemerintah,” pungkas Wimboh.