Divestasi INCO, Pemerintah Target Negosiasi Rampung Pekan Ini
Bakal ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah dan INCO.
Ilustrasi lokasi pertambangan dan pengolahan nikel/Dok. PT Vale IndonesiaJakarta, FORTUNE - Pemerintah menargetkan negosiasi harga Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) rampung pekan ini setelah fase perundingan yang berjalan sejak 2023.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan negosiasi dijadwalkan dilakukan pada hari ini.
Diharapkan pada pekan ini perundingan pemerintah dan manajemen Vale akan membuahkan hasil.
“Vale hari ini kita negosiasi dengan Menteri ESDM dan Menteri Menko Marves kita akan negosiasi dengan Vale, harusnya dalam seminggu ini kita akan sepakatilah,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/2).
Mekanisme divestasi saham Vale Indonesia kepada PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID ditargetkan bakal rampung pada 2024.
Sesuai kesepakatan, Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) akan mengalihkan 14 persen sahamnya di INCO kepada MIND ID, yang merupakan syarat perpanjangan konsesi tambang selepas Desember 2025.
Namun, diskusi berjalan alot karena Kementerian BUMN menolak harga pasar yang ditawarkan INCO.
Setelah aksi pelepasan terjadi, pemerintah melalui MIND ID bakal menjadi pemegang saham terbesar perusahaan nikel tersebut.
Telah ada perjanjian pengalihan saham
Sebelumnya VCL, SMM, dan MIND ID telah menandatangani perjanjian induk sebagai dasar dari pengalihan saham ini.
“Perjanjian ini merepresentasikan dukungan untuk kolaborasi dan penggabungan kekuatan dari tiga pemegang saham demi mencapai tujuan strategis perseroan, yang juga selaras dengan cita-cita Indonesia untuk menyukseskan hilirisasi dengan praktik pertambangan berkelanjutan,” kata CEO Vale Indonesia, Febriany Eddy.
Dengan perincian yang jelas, mekanisme transaksi akan diputuskan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian definitif, dengan target penyelesaian transaksi pada 2024, bergantung pada persyaratan penutupan yang biasanya diterapkan.
Febriany menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian tersebut merupakan kemajuan bagi perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban divestasinya, yang merupakan syarat untuk memperoleh perpanjangan izin operasional dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Dia juga menegaskan bahwa penerbitan IUPK akan memberikan kepastian hukum bagi operasional perusahaan, khususnya dalam hal agenda investasi.
