Strategi BI dan Pemprov Jaga Inflasi Pangan di Jawa Tengah

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman menyampaikan, inovasi jangka menengah panjang yang dihasilkan melalui pendirian learning center diharapkan akan mendorong produktivitas bawang putih di Indonesia menjadi lebih optimal sehingga mengurangi ketergantungan akan pasokan impor. 

Dirinya menambahkan, seluruh pihak secara bersamaan perlu meredam inflasi pangan dengan menjaga harga, distribusi, dan pasokan. Gerakan Nasional yang merupakan gerak cepat untuk mengelola inflasi pangan ini dimulai dari Jawa Tengah dan selanjutnya akan dilakukan di seluruh Indonesia. 

"Dalam jangka pendek, kami fokus untuk mengatasi tingginya harga komoditas cabai merah dan mewaspadai kenaikan harga bawang merah melalui kegiatan sidak dan operasi pasar serta Kerjasama Antar Daerah," kata Aida melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (12/9). 

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap seluruh upaya sinergitas pengendalian inflasi dan penguatan kedaulatan pangan yang dilaksanakan bersama BI. 

Ganjar Pranowo  juga mengharapkan ilmu dalam learning center bawang putih dapat dibagikan secara online melalui berbagai kanal media online sehingga dapat diserap publik secara luas. 

Berbagai langkah strategis juga turut dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah dalam mendorong stabilitas inflasi ke depan, antara lain melalui Gerakan Tanam Cabai Nasional, Operasi Pasar Hortikultura serta Kerjasama Antar Daerah (KAD) komoditas volatile food. 

Gerakan Tanam Cabai Nasional Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat melalui penyaluran 17.845 bibit cabai kepada klaster pangan, kelompok subsistence dan pondok pesantren binaan BI. 

Disamping itu, Operasi Pasar komoditas hortikultura (cabai merah dan bawang merah) juga dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Tengah dengan memberikan subsidi harga, transportasi dan biaya penyusutan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.