Pemerintah Bidik Rp26 triliun Melalui Lelang SUN Hari Ini
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini dengan target indikatif sebesar Rp26 triliun.
Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta pada Selasa, lelang ini dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, dengan tanggal penyelesaian pada Kamis (20/3).
Delapan seri SUN yang dilelang mencakup SPN03250618 (penerbitan baru), SPN12260305 (pembukaan kembali), serta enam seri lainnya yang merupakan pembukaan kembali, yakni FR0104, FR0103, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105.
Seri SPN03250618 dan SPN12260305 ditawarkan dengan tingkat kupon diskonto serta jatuh tempo masing-masing pada 18 Juni 2025 dan 5 Maret 2026.
Sementara itu, seri lainnya memiliki tingkat kupon dan jatuh tempo yang bervariasi:
FR0104 menawarkan kupon sebesar 6,50000 persen dan jatuh tempo pada 15 Juli 2030.
FR0103 memiliki kupon 6,75000 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2035.
FR0106 memiliki tingkat kupon 7,12500 persen dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2040.
FR0107 memiliki tingkat kupon 7,12500 persen dan jatuh tempo pada 15 Agustus 2045.
FR0102 menawarkan kupon 6,87500 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.
FR0105 memiliki kupon 6,87500 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.
SUN yang dilelang memiliki nilai nominal per unit sebesar Rp1 juta. Pemerintah berhak menjual kedelapan seri SUN dengan jumlah lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan.
Menambah pembiayaan APBN 2025
Hasil dari lelang ini akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dalam APBN 2025.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengakumulasi pembiayaan utang baru senilai Rp224,3 triliun sepanjang Januari hingga Februari 2025, yang setara dengan 28,9 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.
Sumber pembiayaan utang tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp238,8 triliun, sementara pinjaman neto mencatat angka minus Rp14,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta pada Kamis (13/3), menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan APBN akan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang matang, mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan.
