Channels

Hanya 3 Bulan, Transaksi Waran Terstruktur Capai Rp191,1 M

Pada 2023, BEI membidik penambahan 15 produk.

Bursa Efek Indonesia/Dok. Desy Y/Fortune Indonesia

29 December 2022

Jakarta, FORTUNE – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman membidik penambahan 15 underlying waran terstruktur baru pada 2023, setelah menerbitkan 13 produk pada 2022.

Selain itu, BEI juga menargetkan menambah satu hingga dua penerbit pada 2023. Adapun, 13 produk yang dirilis pada 19 September 2022 berasal dari 1 penerbit.

“Dalam 73 hari perdagangan, total transaksi waran terstruktur telah melampaui Rp191,1 miliar. Dengan volume transaksi 627,4 juta dan frekuensi sebanyak 55.767 kali,” kata Iman di acara Konferensi Pers Akhir Tahun 2022 di Main Hall BEI, Kamis (29/12).

Rata-rata transaksi harian waran terstruktur pun mencapai Rp2,5 miliar, dengan rerata volume transaksi harian sejumlah 8,4 juta, serta rata-rata frekuensi harian 743 kali.

Iman menambahkan, “Ke depannya, kami akan menyempurnakan prosesnya sehingga dapat meningkatkan perdagangan efek waran terstruktur.”

Adapun, 13 produk waran terstruktur BEI saat ini terdiri dari: ADRODRCM3A (ADRO), ANTMDRCK3A (ANTM), BBCADRK3A (BBCA), BBRIDRCM3A (BBRI), BMRIDRCK3A (BMRI), BRPTDRCM3A (BRPT), HRUMDRCM3A (HRUM), ICBPDRCM3A (ICBP), INCODRCM3A (INCO), TLKMDRCM3A (TLKM), MDKADRCK3A (MDKA), PGASDRCK3A (PGAS), dan UNVRDRCM3A (UNVR).

Rencana inovasi BEI pada 2023

Selain menambah produk waran terstruktur, pada 2023 BEI juga berniat merilis papan pemantauan khusus guna meningkatkan perlindungan investor. Ada pula rencana untuk meluncurkan indeks baru, khususnya terkait ESG (Enviroment, Social, dan Governance) dan ETF.

Di bidang derivatif, bursa juga berencana mengeluarkan single stock futures pada kuartal pertama 2023 untuk mendongkrak pertumbuhan. “[Karena] dari pasar derivatif kita belum signifikan pertumbuhannya,” ujar Iman.

Lalu, BEI juga akan aktif terlibat dalam pengkajian bursa karbon bersama pemerintah, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan, “Untuk peluncurannya sendiri kalau dari pemerintah kalau tidak salah 2024-2025. Tapi saat ini kami sudah lakukan kajian-kajian dan pertemuan untuk menyiapkan hal itu.”

Pengkajiannya bahkan melibatkan konsultan. Di luar bursa karbon yang bersifat wajib itu, menurut Iman, pihaknya juga meninjau peluang terkait pertukaran karbon secara sukarela.