Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegelisahannya soal tunjangan kinerja (Tukin) para PNS Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di berbagai daerah yang tak kunjung naik. Hal tersebut dia sampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, Kamis (12/7).
"Ada persoalan satu. Mereka bilang DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang, Pak. Mereka punya Tukin Pak, kalau Menteri kan enggak perlu bayar Tukin, tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini Pak kata mereka kenapa Kementerian lain yang tukan menerima pajak saja Tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik barang ini, Pak," ujarnya.
Bahlil juga menyindir soal Tukin PNS Direktorat Pajak yang lebih besar ketimbang Kementerian Investasi. Padahal, kata Bahlil, mendatangkan investasi lebih sulit dibandingkan memetik pajak hasil investasi.
"Kata mereka, Pak, yang menerima pajak, apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya tidak pernah dibawa masuk di dalam negeri. Dan kemudian, mereka bilang juga ke saya Pak, yang tukang petik kan enggak tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk, kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini kira-kira begitu, Pak," katanya.
Lantaran itulah Bahlil meminta Jokowi untuk mendengarkan keluhan para PNS Kementerian Investasi dan DPMPTSP terkait kenaikan Tukin. Pasalnya, ia tak mau meninggalkan Kementerian Investasi dengan masalah yang belum terselesaikan.
"Mohon maaf, Pak, kami mohon kebijaksanaan agar di saat saya setelah jadi menteri investasi di periode bapak tidak ada lagi beban yang saya tinggalkan untuk para yang ada di depan saya Pak, karena bagi kami Pak, yang bapak ajarkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan anggota dan bawahannya," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa tema Rakornas Investasi 2023 ini berfokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam untuk memastikan aspek keberlanjutan, serta kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk investasi yang berkeadilan.
Ia berharap Rakornas tersebut juga mampu menghasilkan rumusan kebijakan investasi yang mampu mendorong tercapainya realisasi investasi yang berkualitas.
“KPI (Key Performance Indicator) tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM, sejak 2021 sudah diterapkan dan sekarang sudah berjalan, tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan,” kata Bahlil.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM kembali menekankan di tahun depan arah kebijakan pemerintah tidak akan kendor, tetap mendorong hilirisasi. Ia berharap para gubernur, bupati, wali kota serta kepala-kepala DPMPTSP sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menjaga investasi, khususnya hilirisasi.
"Kalau ada yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Kepentingan negara harus jalan terus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita,” ujar Bahlil.
