Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatirannya akan seretnya penyaluran Kredit dan berkurangnya peredaran uang di sektor riil ketika memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Rabu (30/11).
"Saya mendengar dari para pelaku usaha, kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering. Pelaku-pelaku usaha, jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai membeli SBN. Atau terlalu banyak yang dipakai membeli SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang," ujarnya.
Kekhawatiran Presiden Jokowi ihwal seretnya peredaran uang tersebut juga disebabkan oleh masih rendahnya realisasi belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kita cek. Realisasi belanja pemerintah daerah, kalau ada gubernur, bupati, walikota, realisasi belanja pemerintah daerah padahal tinggal tiga minggu [pada 2023] itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen," katanya.
Karena itu, dia kerap meminta informasi kepada Menteri Keuangan mengenai berbagai hambatan yang ditemui di lapangan. Pasalnya, rendahnya penyaluran kredit dan belanja dapat berdampak pada penurunan konsumsi dan menahan pertumbuhan ekonomi.
"Hal-hal seperti ini hampir tiap hari selalu saya ikuti dan saya telepon, tapi enggak telepon pak gubernur nanti intervensi. Menteri Keuangan pasti saya telepon kondisinya seperti apa sebetulnya. Kembali lagi, pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran lima persen. Saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent, memang harus hati-hati, tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya terutama bagi UMKM," katanya.
Pentingnya menjaga momentum
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan pentingnya industri keuangan domestik untuk mewaspadai kondisi global yang penuh ketidakpastian. Meski begitu, diperlukan pula langkah antisipasi atas berbagai skenario yang berpotensi terjadi ke depan.
"Artinya apa? Kita harus optimis, tetapi tetap harus waspada terhadap perubahan yang cukup cepat, waspada terhadap perubahan disrupsi teknologi yang supercepat. Memang kita harus prudent dalam melangkah, tapi juga jangan terlalu hati-hati. Kredit hati-hati akibatnya kering perputaran di sektor riil," ujarnya.
Dia pun mengatakan tiap instansi dan lembaga negara perlu memiliki kecepatan untuk merespons fenomena di lapangan. Bahkan, dia meminta adanya peningkatan koordinasi untuk merespons isu-isu terkini dengan cepat dan tepat.
Salah satunya, oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
"Sering ketemu, sering berbicara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kalau pada keadaan normal mungkin enggak apa-apa tiga bulan sekali. Pak Gubernur BI, OJK, LPS ketemu dengan Menteri Keuangan dengan Pak Menko Perekonomian. Tapi dalam situasi seperti ini enggak bisa. Minimal seminggu sekali, dua minggu sekali," kata Jokowi.
Terakhir, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menyiapkan strategi untuk dapat meningkatkan kinerja perekonomian pada masa mendatang.
"Kita juga butuh booster, butuh momentum untuk menjaga pertumbuhan, dan kalau bisa naik dan meningkat. Saya kira kita memiliki strategi besar baik dalam hilirisasi industri maupun ekonomi hijau, dan ini akan menjadi penggerak ekonomi nasional yang meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi yang ada. Dan tentu saja akan menopang ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.
