Apa itu KJP dan KJP Plus? Ini Perbedaan dan Cara Daftarnya

Kartu Jakarta Pintar atau KJP adalah program bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan untuk pelajar di DKI Jakarta. Penerima manfaat akan menerima sejumlah dana bantuan untuk mendukung kegiatan belajar di sekolah.

Program ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2012 oleh Joko Widodo yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. KJP bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan dasar pendidikan para pelajar, mulai dari SPP dan operasional sekolah lainnya. 

Program tersebut tetap dilanjutkan hingga saat ini. Nama program ini juga mengalami perubahan dari KJP menjadi KJP Plus. Dilansir dari situs resmi KJP Jakarta, KJP Plus adalah program strategis yang memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK.

Melalui apa itu KJP dan KJP Plus, program bantuan pendidikan ini hadir untuk memfasilitasi pelajar untuk menunjang proses belajar. KJP Plus menawarkan program bantuan yang telah ditingkatkan dari KJP biasa. Berikut beberapa perbedaan KJP dan KJP Plus yang dapat dikenali.

1. Cakupan sasaran

Program KJP awalnya ditujukan bagi anak-anak di usia sekolah dari usia 6 hingga 21 tahun. Sebagian besar penerima manfaat berasal dari satuan pendidikan formal, mulai dari SD hingga SMA/SMK.

Sementara KJP Plus memiliki cakupan lebih luas dengan menyasar peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun, baik yang bersekolah maupun tidak. Program ini juga menjangkau peserta didik dari satuan pendidikan nonformal, seperti dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM.

2. Besaran dana

Besaran bantuan dana KJP reguler biasanya mencakup bantuan personal sebesar Rp300 per bulan, dengan rincian dana rutin Rp185 ribu dan dana berkala Rp115 ribu. Ada tambahan dana SPP sebesar Rp170 ribu per bulan untuk peserta didik di sekolah swasta.

Berbeda dengan KJP biasa, KJP Plus telah merinci dana bantuan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik. Berikut rincian besaran bantuan yang diterima.

• SD/SDLB/MI: dana personal Rp250 ribu dan tambahan SPP Rp130 ribu untuk swasta per bulan.

• SMP/SMPLB/MTs: dana personal Rp300 ribu dan tambahan SPP Rp170 ribu untuk swasta per bulan.

• SMA/SMALB/MA: dana personal Rp420 ribu dan tambahan SPP Rp290 ribu untuk swasta per bulan.

• SMK: dana personal Rp450 ribu dan tambahan SPP Rp240 ribu untuk swasta per bulan

• PKBM: dana personal Rp300 ribu per bulan.

3. Penggunaan dana

Dana yang diterima oleh penerima manfaat KJP reguler hanya bisa digunakan untuk keperluan sekolah, mulai dari pembayaran SPP, membeli seragam, perlengkapan sekolah. Penggunaanya juga terbatas di mitra yang telah bekerja sama dengan Bank DKI.

Sementara itu, KJP Plus menawarkan penggunaan dana bantuan yang lebih fleksibel. Peserta didik dapat membeli kebutuhan sekolah, transportasi, dan makanan sehat. Peserta didik dapat mencairkan dana maksimal Rp100 ribu per bulan untuk dibelanjakan.

Keberadaan program bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta ini sangat membantu anak usia sekolah menyelesaikan pendidikannya. KJP Plus yang merupakan pengembangan dari KJP reguler juga memberikan manfaat lebih luas bagi penerima manfaat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dinikmati.

• Meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat.

• Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) dan mendorong peserta didik yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan wajib 12 tahun.

• Membantu biaya operasional pendidikan untuk membeli kebutuhan sekolah, seperti alat tulis, perlengkapan sekolah, dan peralatan penunjang.

• Dana KJP Plus dapat dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan bergizi.

• Pemegang KJP Plus akan mendapatkan manfaat tambahan untuk uang saku, rekreasi, pelatihan, dan transportasi.

Program bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta ini diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada tiga syarat umum yang harus dipenuhi, yaitu:

• Warga DKI Jakarta dan berdomisili di Jakarta, dibuktikan dengan KK atau surat keterangan lain

• Terdaftar dan masih aktif di satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

• Terdaftar dalam data daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Selain itu, calon penerima KJP dan KJP Plus harus melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Pengajuan KJP biasanya dilakukan melalui sekolah dan diverifikasi oleh dinas setempat. Jika lolos, dana dapat dicairkan ke rekening Bank DKI milik penerima manfaat.

Calon penerima manfaat KJP Plus dapat diusulkan oleh RT, RW, atau kelurahan setempat selain melalui sekolah. Dinas setempat juga akan melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi sosial ekonomi agar penerima manfaat tepat sasaran.

Demikian rangkuman mengenai KJP dan KJP Plus yang hadir sebagai program bantuan pendidikan dari pemerintah. Semoga bermanfaat!