Aturan Baru Kas Negara, Kelebihan Kas Tak Lagi Ditempatkan di BI

Pasal 11 PMK terbaru mengatur kelebihan kas negara dapat dikelola melalui penempatan dana pada bank umum dan/atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

“Penempatan uang negara pada bank umum berupa penempatan uang secara konvensional dan syariah,” demikian bunyi beleid tersebut.

Dalam aturan terbaru, penempatan uang negara pada Bank Indonesia (BI) tidak lagi tercantum sebagai instrumen pengelolaan kelebihan kas, berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Penempatan dana kini dapat dilakukan pada bank umum secara konvensional maupun syariah.

Untuk penempatan dana di bank umum, risalah rapat setidaknya memuat bank mitra kerja, batas maksimal penempatan, tingkat bunga atau imbal hasil, serta jangka waktu penempatan.

Selain melalui bank umum, kelebihan kas negara dapat dikelola dengan pembelian SBN secara outright di pasar sekunder serta melalui transaksi reverse repo SBN, reverse repo syariah SBSN, dan Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN.

Aturan tersebut juga membuka pengelolaan kelebihan kas melalui transaksi instrumen keuangan jangka pendek, baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Mekanisme penempatan uang negara pada bank umum oleh kuasa bendahara umum negara (BUN) pusat dilakukan melalui pasar uang. Ini dilakukan baik secara lelang maupun non lelang dengan bank yang ditunjuk sebagai mitra kerja.

Merujuk pada kebijakan terbaru, bank tersebut harus memiliki izin usaha yang masih berlaku dan menjalankan bisnis di Indonesia. Perbankan juga wajib mengantongi peringkat komposit tingkat kesehatan minimal kategori 3 yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode terakhir.

Di sisi lain, skema pembelian SBN juga melalui pasar uang secara lelang maupun nonlelang dengan mitra. Pembelian SBN outright oleh mitra dapat berupa peserta lelang surat utang negara, lelang SBSN, dan/atau badan hukum yang mendapat kuasa BUN pusat.

Penempatan uang negara di bank sentral masih diatur untuk saldo operasional minimal dalam PMK terbaru. Dalam Pasal 5, kebijakan saldo operasional minimal pemerintah mencakup rekening kas umum negara di BI, rekening penempatan, dan rekening penampungan SAL.

“Saldo operasional minimal dalam bentuk rupiah dan valuta asing disediakan pada rekening kas umum negara, rekening penempatan, dan rekening penampungan SAL," sebagaimana bunyi ketentuan dalam PMK tersebut.

Saldo tersebut akan diatur oleh menteri keuangan berdasarkan perencanaan kas. Jika saldo kas melebihi saldo operasional minimal, kebijakan pengelolaan kelebihan kas akan dilaksanakan. Sebaliknya, pengelolaan kekurangan kas diterapkan apabila saldo kas di bawah ketentuan minimum.

Selanjutnya, seluruh arah kebijakan operasional pengelolaan kelebihan kas wajib dilakukan melalui pembahasan tingkat tinggi di internal Kemenkeu.

Penerbitan PMK terbaru dilakukan untuk memperkuat pengelolaan uang negara. Kemenkeu menyebut aturan ini demi mewujudkan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas lebih pruden, efektif, optimal, dan adaptif terhadap perkembangan praktik pengelolaan kas pemerintah pusat.

Strategi pengelolaan kas tersebut ditentukan berdasarkan perencanaan kas dan saldo kas minimal. Ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan kas dalam membayar kewajiban negara sekaligus mengoptimalkan kelebihan kas.

Pendapatan dihitung dari selisih transaksi perolehan dan pelepasan surat berharga ditambah imbal hasil atau bunga. Manfaat lain akan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta memitigasi risiko pasar.