Danantara Bakal Danai 21 Proyek Hiirisasi Prabowo

04 Mar 2025, 14:32 WIB

Eko Wahyudi

Ilustrasi BPI Danantara (danantara.id)

Intinya sih...

Pemerintah akan mendanai 21 proyek hilirisasi dengan total investasi sekitar US$40 miliar.
Proyek utama termasuk pembangunan storage crude minyak di Pulau Nipah dan kilang minyak dengan kapasitas 500.000 barel per hari.
Investasi melalui proses kompetitif dan due diligence untuk memastikan return yang layak serta dampak ekonomi yang signifikan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah kian serius mengakselerasi program hilirisasi nasional. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/3), Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dipastikan akan mendanai 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi sekitar US$40 miliar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk energi, mineral, pertanian, dan perikanan.

Salah satu proyek utama yang akan segera direalisasikan adalah pembangunan storage crude oil di Pulau Nipah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Infrastruktur ini dapat menambah cadangan minyak nasional hingga 30 hari sesuai dengan peraturan presiden.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak (refinery) dengan kapasitas sekitar 500.000 barel per hari. “Ini merupakan langkah untuk memastikan ketahanan energi kita lebih baik,” kata Bahlil saat konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3).

Proyek lainnya mencakup pembangunan pabrik Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah sebagai substitusi LPG. Bahlil mengungkapkan, berbeda dari proyek sebelumnya yang melibatkan investor asing seperti Air Product dari Amerika Serikat dan investor Cina yang akhirnya gagal terealisasi, proyek DME kali ini akan sepenuhnya didanai oleh pemerintah dan swasta nasional.

“Kita tidak butuh investor luar untuk pendanaan. Yang kita butuhkan adalah teknologi mereka. Capex-nya dari pemerintah dan swasta nasional, bahan bakunya dari dalam negeri, dan off-takernya pun sudah kita siapkan,” jelasnya.

Terkait dengan sektor mineral dan tambang, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah dari komoditas tembaga, nikel, dan bauksit hingga tahap alumina. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan juga mendapat perhatian dalam program hilirisasi ini.

Danantara berencana mendanai proyek hilirisasi di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. “Ada tiga hingga empat proyek yang akan kami dorong secara paralel di lokasi-lokasi tersebut,” ungkap Bahlil.

Danantara akan memastikan proyek investasi tersebut

Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendanaan bagi proyek-proyek hilirisasi ini dengan prinsip kehati-hatian.

“Kami telah melaporkan kepada Presiden beberapa proyek yang akan kami investasikan. Kami akan mereview proyek-proyek ini dari sisi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, ekspor, pengurangan impor, dan tentu kesiapan pendanaannya,” ujar Rosan.

Rosan juga memastikan bahwa investasi ini akan melalui proses kompetitif dan due diligence yang ketat untuk memastikan proyek yang dibiayai memiliki return yang layak serta dampak ekonomi yang signifikan.

“Kami tidak hanya melihat return finansial, tetapi juga dampak positif jangka panjang bagi ekonomi nasional. Misalnya, proyek budidaya rumput laut yang bisa melibatkan banyak petani dan nelayan,” ujarnya.

Presiden Prabowo, dalam berbagai kesempatan, telah menyatakan komitmennya untuk mendorong hilirisasi di 26 sektor komoditas, termasuk mineral, minyak dan gas, pertanian, perikanan, perkebunan, serta kehutanan. Rapat terbatas ini menghasilkan kesepakatan tahap awal untuk mendanai 21 proyek, yang akan terus bertambah pada tahap berikutnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap hilirisasi dapat mempercepat industrialisasi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar global.