Dukung Perfilman Nasional, Jokowi Mau Standarisasi Pajak Tiket Bioskop

Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kebijakan standarisasi pajak untuk tiket bioskop.

Dalam video yang diunggah pada akun Instagram @erickthohir, Erick mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap industri film nasional.

"Pak presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandarisasi pajak film di seluruh daerah. Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di seluruh daerah," ujarnya dikutip Rabu (29/11).

Menurut Erick, hingga saat ini porsi film nasional di layar lebar mencapai 64 persen. Hal tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar industri film Indonesia bisa berjaya.

"Kalau kita enggak jaga, ini swing back seperti 2014-2015 film luar kita lebih besar," katanya.

Selain kebijakan tersebut, nantinya pemerintah juga akan membuat pendanaan baru untuk mendukung ekosistem film nasional.

"Nanti akan ditaruh menjadi satu fund untuk film nasional," ujarnya.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh payung hukum berupa Keputusan Presiden. Dengan demikian, pendanaan hingga perizinan yang dibutuhkan dalam pengembangan film domestik dapat dipermudah.

"Kemungkinan harus ada Kepres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang bisa kita lakukan baik dari segi apakah perpajakan, perizinan juga pendanaan sehingga kita ada tadi, titik akhirnya, bagaimana proses keuangan sendiri clear and clean," katanya.