Banjir Dukungan, Keanggotaan OECD Indonesia Ada di Depan Mata
Indonesia mengundang 28 anggota OECD yang ada di Indonesia.
Menko Airlangga Hartarto. (Tangkapan layar)Jakarta, FORTUNE - Keanggotaan Indonesia di Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) semakin dekat. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, usai mengundang 28 perwakilan negara anggota OECD yang ada di Inonesia untuk menghadiri jamuan makan malam, Kamis (24/8).
“Tadi dalam pertemuan sambil makan malam, seluruh duta besar (dubes) yang hadir, satu-per satu menyatakan dukungan kepada Indonesia (menjadi anggota OECD) dan tentunya Indonesia berbesar hati karena dukungan dari para dubes ini penting,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (25/8).
Saat ini OECD memiliki 38 anggota, dengan sejumlah negara mitra kunci, dengan Indonesia sebagai salah satunya sejak 2007.
Prosesnya diharapkan dapat lebih cepat
Airlangga menilai Indonesia dapat mempercepat proses masuk menjadi anggota OECD menyusul pencapaian dalam beberapa hal, termasuk kesuksesan dalam memimpin G20.
"Belajar dari Chile yang prosesnya 7 tahun, tentu Indonesia berharap kita bisa berproses lebih cepat. Sekitar 3,5 tahun," kata Airlangga.
Apabila disetujui, maka Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia, setelah Jepang dan Korea Selatan.
Saat ini sifat keanggotaan Indonesia dalam OECD masih berupa usulan, yang putusan atas kelanjutannya akan diambil pada September mendatang.
"Indonesia besar hati karena dukungan dubes ini penting," katanya.
Usai usulan diterima seluruh anggota OECD, Indonesia akan menerima roadmap dan kemudian menyesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Menjaring peluang kerja sama baru
Bagi OECD, bergabungnya Indonesia akan memberikan jangkauan global yang lebih luas, khususnya pada kawasan Asia Tenggara. Dengan proyeksi sebagai lima besar perekonomian dunia pada 2045, Indonesia merupakan mitra strategis dalam memperkuat standar dan praktik terbaik OECD.
Kemitraan dengan Indonesia juga untuk memastikan bahwa tak satu pun akan ditinggal.
Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa dengan Indonesia dengan menjadi negara OECD, Indonesia dapat lolos dari middle income trap, seperti yang dilakukan Korea Selatan.
“Waktu kita tidak banyak. Diperkirakan 10 tahun dan untuk 10 tahun itu bersamaan dengan adanya bonus demografi. Dan bersamaan dengan itu fungsi investasi dan multilateral trade menjadi penting. Artinya, kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara OECD dan juga kita menggunakan best practice standar yang sama,” ujarnya.
