Ibu Kota Pindah ke IKN, Harga Tanah di Jakarta Diproyeksi Tak Turun
Jakarta didesain jadi pusat komersial.
Foto udara proses pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/10). (ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga)Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tetap melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk bisa terus terlaksana.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya, yang salah satunya menyangkut tentang harga tanah di Jakarta. Di kota terpadat Indonesia ini, banyak yang berharap harga tanah bakal turun karena saat ini harganya sudah terlampau tinggi. Namun, sepertinya hal itu bakal sulit terjadi.
"Tanah Jakarta akan susah turun karena Jakarta didesain sebagai pusat komersial. IKN hanya memindahkan kegiatan penyelenggaraan negara. Yang akan terkonsentrasi di situ pemerintahan, sedangkan komersial tetap di Jakarta," kata Senior Associate Director Research Colliers International, Ferry Salanto, dalam acara Market Update Q2, Kamis (20/7).
Menurut Ferry, kegiatan atau aktivitas komersial masyarakat bakal tetap hidup di Jakarta meskipun ada IKN. Apalagi sejumlah pembangunan infrastruktur di Jakarta serta wilayah sekitarnya atau Bodetabek masih terus berlangsung.
Banyak infrastruktur mendukung Jakarta
Ferry menambahkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Pembangunan sarana infrastruktur di Jakarta sendiri terus dilanjutkan, misalnya LRT Jabodebek yang akan beroperasi melayani kawasan Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya. Setelah itu akan ada pengembangan jalur kereta MRT yang dilanjutkan dari barat ke timur.
"Orang yang akan mencari nafkah di Jakarta akan tetap banyak, tetap pusat komersial," kata Ferry.
Berkaca dari pemindahan ibu kota Malaysia
Ihwal pemindahan ibu kota negara, Ferry mencontohkan Malaysia, negara tetangga Indonesia. Negeri itu telah memindahkan pusat pemerintahannya pada 1999 dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
Putrajaya sendiri berdiri pada 1995, dan namanya diambil dari nama perdana menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman Putra.
Rencana pemindahan ibu kota diajukan karena pada waktu itu kondisi kemacetan di Kuala Lumpur tidak lagi dapat ditangani.
Pun begitu, "Kuala Lumpur enggak kehilangan daya tarik komersial setelah enggak jadi ibu kota (pemerintahan) Malaysia," ujarnya.
Pemerintah Indonesia tengah membangun IKN yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.
Pembangunan IKN dengan total biaya yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun diproyeksikan bakal rampung secara keseluruhan pada 2045.
Kendati demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki Jakarta sebagai kota bisnis dan pariwisata.
Sebagai negara besar, Indonesia dinilai wajar memiliki ibu kota pemerintahan yang terpisah dari pusat kegiatan perekonomian. Ini sama halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki New York City dan Washington DC, ataupun Australia yang memiliki Melbourne dan Sydney.
