Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. Dok Humas Ekon
  • EUDR akan berlaku pada 30 Desember 2026 dan mewajibkan komoditas tertentu menyertakan data geolokasi.

  • Dradjad Hari Wibowo mengimbau eksportir menyiapkan geolokasi agar pengiriman ke pasar Uni Eropa tidak terganggu.

  • Komoditas terdampak mencakup CPO, kopi, coklat, kayu, karet, daging, dan kedelai, dengan nilai ekspor sekitar US$7 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
30 Desember 2024

EUDR semula dijadwalkan mulai diterapkan pada tanggal ini.

Desember 2025

Penundaan pertama menggeser jadwal penerapan EUDR ke Desember 2025.

Rabu (18/11)

Dradjad Hari Wibowo menyampaikan imbauan kepada eksportir dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

30 Desember 2026

Uni Eropa kembali menunda pemberlakuan EUDR hingga tanggal ini. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku dan memengaruhi komoditas yang diekspor ke Uni Eropa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) akan diberlakukan dan mewajibkan komoditas tertentu menyertakan data hasil geolokasi.
  • Who?
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, eksportir, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
  • Where?
    Ketentuan berlaku bagi produk yang dijual atau diekspor ke pasar Uni Eropa.
  • When?
    EUDR akan diberlakukan mulai 30 Desember 2026. Pernyataan disampaikan dalam konferensi pers Rabu (18/11).
  • Why?
    Pelaku usaha harus membuktikan produk tidak berasal dari lahan yang baru mengalami deforestasi atau degradasi hutan.
  • How?
    Eksportir menyiapkan data geolokasi, sementara pemerintah melalui BIG menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

EUDR adalah aturan dari Uni Eropa untuk memastikan barang tidak berasal dari hutan yang baru rusak. Dradjad meminta eksportir menyiapkan data lokasi tanah. Aturan ini berlaku 30 Desember 2026. Barang yang terkena aturan antara lain sawit, kopi, coklat, kayu, karet, daging, dan kedelai. Pemerintah juga menyiapkan sistem pendukung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penundaan penerapan EUDR hingga 30 Desember 2026 memberi waktu persiapan bagi pelaku usaha. Pemerintah juga telah menyiapkan sistem pendukung melalui Badan Informasi Geospasial. Langkah ini membantu eksportir menata data geolokasi sebelum ketentuan berlaku, sehingga kebutuhan administrasi untuk pengiriman komoditas ke Uni Eropa dapat dipersiapkan lebih awal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan kebijakan deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) akan diberlakukan mulai 30 Desember 2026. Dengan berlakunya kebijakan tersebut, sejumlah komoditas harus masuk ke dalam kategori bebas deforestasi dengan menyertakan data hasil geolokasi.

Dradjad mengimbau para eksportir untuk segera menyiapkan data geolokasi agar pengiriman produk ke pasar Uni Eropa tidak terhambat akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut.

“Jadi saya menghimbau kepada para eksportir di produk-produk tersebut untuk segera menyiapkan betul geolokasinya supaya ekspor mereka tidak terganggu,” kata Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11).

Dradjad memperkirakan bahwa nilai ekspor Indonesia untuk komoditas yang masuk dalam EUDR mencapai sekitar US$7 miliar dolar. Sejumlah komoditas ekspor yang dimaksud meliputi minyak kelapa sawit (CPO), kopi, coklat, kayu dan turunannya, karet, daging, serta kedelai.

“Data yang pernah saya lihat dulu itu kalau nggak salah nilainya sekitar 7 miliaran dolar AS. Nah, ini akan terkena EUDR jika diberlakukan,” kata Dradjad.

Lebih lanjut, pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyiapkan sistem pendukung untuk memenuhi kebutuhan data geolokasi.

Sebagai konteks, EU Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa produk yang mereka jual atau ekspor ke Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang baru saja mengalami deforestasi atau degradasi hutan.

EUDR telah mengalami penundaan penerapan dari jadwal awal pada 30 Desember 2024.

Penundaan pertama menggeser jadwal penerapan ke Desember 2025. Uni Eropa akhirnya kembali menunda pemberlakuan hingga 30 Desember 2026 melalui Peraturan (UE) 2025/2650. Penundaan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu persiapan bagi pelaku usaha dan penyempurnaan sistem administrasi.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More