Sanksi Ekonomi Rusia Lampaui Iran dan Korea Utara

Jakarta, FORTUNE - Rusia telah melampaui Iran dan Korea Utara sebagai menjadi negara yang paling banyak terkena sanksi di dunia hanya dalam 10 hari, usai Presiden Vladimir Putin memutuskan invasi ke Ukraina.

Menurut Castellum.ai, basis data pelacakan sanksi global, Rusia menjadi target 2.778 penetapan sanksi baru dalam gelombang aksi yang dipimpin oleh AS dan sekutu Eropa mulai 22 Februari.

Kini negeri Beruang Merah telah mendapat lebih dari 5.530 sanksi, melampaui Iran yang telah menghadapi 3.616 sanksi selama satu dekade terakhir—sebagian besar karena program nuklirnya dan dukungan terorisme.

Tekanan terhadap Rusia pun meningkat hampir setiap hari. Selama akhir pekan, American Express Co. dan Netflix Inc. bergabung dengan daftar perusahaan yang menarik diri atau menangguhkan operasinya di Rusia. 

Beberapa melakukannya karena kewajiban sanksi, tetapi yang lain memberlakukan "sanksi mandiri" atau memutuskan untuk keluar dari negara tersebut meski mereka tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya.

“Ini adalah perang nuklir finansial dan peristiwa sanksi terbesar dalam sejarah,” kata Peter Piatetsky, mantan pejabat Departemen Keuangan di pemerintahan Obama dan Trump yang ikut mendirikan Castellum.ai seperti dikutip Fortune.com.

"Rusia berubah, dari bagian dari ekonomi global, menjadi satu-satunya target sanksi global terbesar dan paria keuangan dalam waktu kurang dari dua minggu.”

Sanksi terhadap Rusia menggarisbawahi soliditas antara AS dan sekutunya dalam menghadapi invasi Putin dan tekad mereka untuk memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk mencoba mencegahnya terus mengerahkan pasukan.

Ini juga mencerminkan keengganan negara-negara itu untuk mengirimkan pasukan mereka untuk membantu perang di Ukraina, sekutu non-NATO. Sementara Putin, pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa rangkaian sanksi tersebut “mirip dengan deklarasi perang.”

Setelah Rusia dan Iran, daftar negara yang paling banyak terkena sanksi terdiri dari Suriah, Korea Utara, Venezuela, Myanmar, dan Kuba. Hukuman tersebut termasuk hukuman terhadap individu, perusahaan dan bahkan pembatasan kapal pesiar dan pesawat terbang.

Mayoritas sanksi AS terhadap Rusia sebelum perang Ukraina adalah karena ikut campur dalam pemilihan 2016 dan menyerang pembangkang politik di Rusia dan luar negeri.

Sedangkan sebagian besar sanksi terhadap Rusia sejak 22 Februari adalah terhadap individu yakni 2.427 sanksi, kata Castellum.ai—lebih tinggi dibandingkan 343 sanksi terhadap entitas, yang biasanya perusahaan atau lembaga pemerintah.

Negara yang memimpin hukuman terhadap Rusia adalah Swiss, dengan 568 tindakan sanksi, dibandingkan dengan 518 untuk Uni Eropa dan 512 untuk Prancis. AS telah memberlakukan 243 tindakan sanksi.

Data itu juga sesuai dengan apa yang menjadi salah satu kejutan terbesar dari rezim sanksi sejauh ini: bahwa negara-negara Eropa, yang secara historis lebih waspada dalam menjatuhkan sanksi, telah memimpin, bahkan melampaui AS dalam beberapa kasus. Pejabat senior mengatakan salah satu contohnya adalah keputusan untuk mengeluarkan beberapa bank Rusia dari sistem pesan keuangan SWIFT, sebuah langkah di mana AS awalnya tertinggal.

Kemungkinan ada lebih banyak lagi yang akan datang mengingat Putin sejauh ini tidak terpengaruh. Pada "State of the Union" CNN pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS dan mitranya sedang mencari "secara terkoordinasi pada prospek pelarangan impor minyak Rusia, sambil memastikan bahwa masih ada pasokan yang sesuai. minyak di pasar dunia.”

"Ini tentu saja kampanye sanksi yang paling signifikan secara historis," kata Edward Fishman, yang membantu menjalankan kantor sanksi Departemen Luar Negeri dalam pemerintahan Obama.

“Dengan setiap peningkatan baru dalam perilaku agresif Moskow, semakin banyak orang yang menyadari bahwa akan sulit untuk memiliki hubungan yang produktif dengan Rusia selama Putin berkuasa.”