Kementerian PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp8 T untuk IKN
Tambahan anggaran untuk penyiapan lahan bagi investor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kalimantan Timur. (dok. Kemenkeu)Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono meminta tambahan anggaran untuk pembangunan kawasan inti IKN.
Pasalnya, ada permintaan tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di luar pagu anggaran IKN yang ditetapkan Rp23 triliun di tahun ini. Salah satunya untuk penyiapan lahan untuk investor di IKN.
"Tahun ini kan sudah dianggarkan di PUPR, Kemenhub dan beberapa kementerian total Rp23 triliun. Tapi ada tambahan-tambahan baru misalnya Pak Presiden kan minta tanah untuk investor disiapkan, berarti perlu land development untuk PUPR meminta lagi tambahan," ujar Isa saat ditemui di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/3).
Meski demikian, kata Isa, usulan tambahan anggaran tersebut masih tentatif dan kemungkinan bisa lebih tinggi. "Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun. Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.
Sebagai informasi, pembangunan IKN akan dilakukan dalam 5 tahap yang membentang pada kurun 2022–2045. Tiap tahap akan memperhatikan kelestarian alam dan inklusivitas penduduk.
Tahap pertama (2022–2024) berfokus pada pembangunan kompleks Istana Kepresidenan, perkantoran pemerintah, perumahan ASN dan personil Hankam, serta infrastruktur telekomunikasi, energi/kelistrikan, dan simpul konektivitas/transportasi.
Tahap kedua (2025–2029) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan seperti perkantoran, kawasan industri, hotel, dan universitas, serta pertahanan.
Tahap ketiga (2030–2034) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan seperti sistem angkutan umum dan pengelolaan air, pengembangan kawasan IKN, perluasan kawasan seperti perkantoran, kawasan bisnis, kawasan industri, hotel, dan universitas, serta pertahanan.
Tahap keempat (2035-2039) akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan lingkungan seperti kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm, pengembangan 4 kawasan seperti KIPP tahap 2A, IKN Barat, IKN Timur, dan Kawasan Utara.
Tahap kelima (2040-2045) akan berfokus pada infrastruktur transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multiguna.
