Keterlibatan Pengusaha Lokal di Proyek Infrastruktur Daerah Capai 65%
Sebagian besar proyek selesai sesuai kontrak.
Suasana proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.Jakarta, FORTUNE - Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur di provinsi cukup tinggi di tahun lalu.
Dari total pekerjaan konstruksi yang mencapai 2.408 paket di tahun lalu, untuk penawaran di atas 80 persen atau sekitar 1.549 paket, 65 persen di antaranya dikerjakan oleh penyedia jasa lokal.
"Itu ada sekitar 1.010 paket. Kemudian ada 1 persen atau 10 paket itu yang mungkin kerja sama operasional (KSO) ataupun sebagai subkontraktor atau join operation. Sementara non lokal kurang lebih 34 persen," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi V, Rabu (30/3).
Kemudian, untuk proyek dengan nilai penawaran di bawah 80 persen yang mencapai 859 paket, keterlibatan pengusaha lokal mencapai 67 persen atau sekitar 571 paket. Sementara yang dikerjakan oleh pengusaha luar daerah mencapai 32 persen atau 276 paket dan sisanya dikerjakan dengan skema kerja sama operasional atau pun pengusaha lokal sebagai subkontraktor.
"Ini juga pengusaha lokal yang terlibat 67 persen jadi dibandingkan non lokal lebih banyak pengusaha lokal yang dapat kesempatan mengerjakan di provinsi setempat," imbuhnya.
Selesai sesuai kontrak
Kementerian PUPR juga mencoba memotret paket infrastruktur mana saja yang mengalami putus kontrak selama 2021. Dari total 2.408 paket tersebut, untuk paket dengan penawaran di atas 80 persen hampir semuanya selesai.
"80 persen itu ada 1.549 paket. Yang tidak putus kontrak itu 99 persen atau 1.549 paket . Sementara yang putus kontrak 1 persen yaitu 19 paket," paparnya,
Kemudian, untuk paket dengan penawaran di bawah 80 persen, ada 99 persen atau 852 paket yang pengerjaannya telah selesai. Sisanya, sekitar 1 persen atau sebanyak 7 paket, masuk dalam kategori putus kontrak.
"Penawaran di bawah 80 persen yang kami khawatirkan banyak mengarak atau putus kontrak, ternyata yang tidak putus kontrak atau selesai itu 99 persen 852 paket. Yang putus kontrak 1 persen jadi 7 paket. Ini adalah potret dari paket-paket pekerjaan di 2021," tutur Yudha.
Untuk progres pelaksanaan kontrak dengan penawaran di atas 80 persen, ada 79 persen atau 1.230 paket yang telah selesai. "2.408 paket yang dikerjakan tahun lalu, kontrak tidak melebihi tahun anggaran 79 persen," tuturnya.
Sementara yang selesai dengan kesempatan atau perpanjangan waktu dengan denda ada 8 persen yakni 116 paket. "Dia tetap selesai. Dan 2 persen itu belum selesai. Dengan kesempatan juga artinya sudah dilakukan kesempatan untuk menggunakan PMK tapi belum selesai. Sisanya adalah yang multiyears kontrak itu 11 persen, itu 176 paket," jelas Yudha.
Kemudian, untuk paket di bawah penawaran 80 persen, yang telah selesai pengerjaannya sesuai kontrak ada 68 persen atau 57 paket. "Yang belum selesai dengan kesempatan 2 persen. Sisanya multiyears kontrak kurang lebih 12 persen atau 108 paket," tandasnya.
