Pengembangan Wilayah Jadi Prioritas Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja
Produktivitas SDM Indonesia jadi PR yang belum selesai.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa. (dok. Setkab)Jakarta, FORTUNE - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pengembangan wilayah menjadi agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah (RKP) di 2023 untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja.
“Pengembangan akan diarahkan untuk memulihkan kondisi dari pandemi dengan mengadopsi cara-cara baru dan sumber pertumbuhan baru,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis (28/4).
Meski demikian, pengembangan wilayah akan dilakukan degan mengedepankan aspek berkelanjutan seiring adanya pergeseran preferensi konsumen ke arah lebih sehat dan berkualitas.
Arah prioritas itu juga diharapkan menghasilkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, konektivitas antarwilayah dan penciptaan ekonomi inovatif dan kreatif.
"Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan melalui percepatan pembangunan kawasan strategis KEK, KI, KSPN dan kawasan lainnya sekaligus pembangunan IKN," ucapnya.
Selain itu, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru juga dilakukan melalui revitalisasi kawasan transmigrasi serta pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan timur Indonesia.
Konektivitas antarwilayah dilakukan melalui pembangunan sistem transportasi nasional mulai dari darat, laut dan udara, sistem logistik nasional serta sistem informasi nasional.
Sementara dalam hal penciptaan ekonomi inovatif dan kreatif, akan diwujudkan melalui pengembangan keunggulan berbasis seni, budaya dan sumber daya lokal sekaligus meeting, inventive, convention and exhibition (MICE), serta penerapan manajemen modern dan IPTEK terkini.
"Berbagai upaya ini akan mendorong produktivitas, tercipta kesempatan kerja, memberi nilai tambah dan pendapatan serta mengoptimalisasi ekspor," jelasnya.
Produktivitas rendah
Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia dalam tren penurunan apabila pemerintah hanya melakukan kebijakan business as usual.
Di sisi lain, Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah produktivitas tenaga kerja yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia. "Produktivitas kita adalah yang terendah dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia," jelasnya.
Bappenas juga melihat adanya urgensi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kualitas produk ekspor Indonesia yang selama ini masih didominasi komoditas yang bernilai tambah rendah. Bahkan sejak sebelum pandemi Covid-19, atau dalam satu dekade terakhir, produktivitas beberapa sektor di Indonesia telah masuk dalam tren penurunan.
"Ini PR yang harus kita selesaikan dan ini terjadi sebelum pandemi Covid-19 oleh karena itu produktivitas adalah kunci penting agar ekonomi pertumbuhan ekonomi jangka mene menengah panjang dapat tumbuh tinggi," jelasnya.
Caranya, lanjut Amalia, adalah dengan fokus pada peningkatan produktivitas SDM serta mengembangkan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi Indonesia dalam meningkatkan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi.
"Menggeser tenaga kerja yang bernilai tambah tinggi, dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global serta mendorong pemanfaatan IPTEK dan inovasi buat peningkatan daya saing ekonomi Indonesia," tandasnya.
