Comscore Tracker
NEWS

Sri Mulyani Ungkap Beban Besar Pertamina Turunkan Emisi

Transisi energi harus terjangkau dan adil.

Sri Mulyani Ungkap Beban Besar Pertamina Turunkan EmisiMenteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan pers dari KTT G20 2021 (31/10). (FORTUNEIDN)

by Hendra Friana

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Muyani Indrawati mengatakan PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab besar untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emission pada 2060. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor energi sangat mahal. 

Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan, nilainya mencapai Rp3.500 triliun. Sementara APBN hanya mampu memenuhi sekitar 23 persen dari total kebutuhan tersebut. "Energi adalah sektor yang sangat mahal tapi dia sangat penting bagi kita dan biaya penurunannya untuk emisi adalah the second large," ujarnya dalam Pertamina Energy Webinar 2021, Selasa (7/12).

Jika dibandingkan dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Land Use/ FoLU), biaya menurunkan emisi di sektor energi memang sangat mahal. Padahal. sektor FoLU merupakan penyumbang emisi karbon di Indonesia.

"FoLU itu korbusinya sangat besar dan biaya relatif murah. Kalau kita lihat, bisa menurunkan 41 persen, itu bisa lebih 700 juta ton CO2e, dengan biaya Rp90 triliun. Namun kalau sektor energi kontribusinya untuk bisa menurunkan 450 juta ton CO2e, biaya yang dibutuhkan Rp3.500 triliun," terang Sri Mulyani.

Karena itu lah, kata Sri Mulyani, Pertamina tak hanya harus memiliki komitmen kuat melainkan juga strategi jitu untuk menekan gas rumah kaca (GRK) yang mereka hasilkan tanpa membebani konsumen dan sekaligus menjaga keuangan tetap sehat.

"Dari sisi kemenkeu semenjak 2016 Kemenkeu sudah introduce bajet APBN yang associated with climate change sehingga kita bisa transparan dan akuntabel berapa sih sebetulnya belanja pemerintah dari sisi fiskal yang komitmen terhadap climate change saya berharap mungkin pertamina bisa lakukan hal yang sama," jelasnya.

Terjangkau dan Adil

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan pentingnya memperhatikan prinsip keterjangkauan dan keadilan dalam kebijakan penurunan emisi baik secara nasional. 

"Dari sisi affordability kita pahami bahwa masyarakat kita memiliki daya beli yang masih terbatas dan berbeda-beda. Kelompok yang sangat mampu 10 persen 20 persen top itu memiliki affordability berbeda dengan 40 persen bottom. jadi pemerintah dalam menavigasikan suatu policy formulation harus melihat secara detail dan teliti common but different responsibility," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha tetap mendorong negara-negara maju untuk berperan lebih besar dalam penurunan emisi dibandingkan negara berkejmbang seperti ndonesia. "Negara dengan income per kapita 3.500-4.000 berbeda dengan mereka yang sudah 60 ribu per kapita. Kan itu yang sekarang kita rumuskan. Dalam kontek pertamina sekarang ini kita sudah tahu dalam dokumen Nationally Determined Contribution, peran dari sektor energi luar biasa penting," jelasnya.

Sementara itu, Vice President Pertamina Energy Institute Hery Haeruddin mengatakan, dengan adanya komitmen penurunan emisi yang semakin kuat, industri perlu menentukan kembali program penurunan emisi jangka panjang mereka melalui pengembangan EBT maupun cara lainnya.

"Misalnya dengan cara offset karbon," terangnya. Selain itu, industri juga perlu berkolaborasi dengan stakeholder lain dalam menyusun strategi ke depan agar formulasi transisi energi Indonesia bisa dijalankan tanpa berakibat pada perkembangan pertumbuhan ekonomi. "Atau  bahkan menghambat sektor yang lainnya apabila terlalu ekstrim akan dan menjadi mahal," tandasnya. 

Related Articles