STNK Bodong Jadi Biang Kerok Minimnya Konversi Motor Listrik
ESDM bahas strategi percepatan konversi motor listrik.
Bengkel konversi motor BBM ke listrik. (ANTARA FOTO/Seno)Jakarta, FORTUNE - Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan STNK bodong menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi subsidi Konversi Motor Listrik.
Banyak pendaftar ditolak untuk melakukan konversi motor lamanya menjadi motor listrik karena STNK yang tidak terdaftar.
"Yang daftar banyak, [tapi] ternyata banyak yang STNK-nya bodong," ujarnya saat ditemui di Direktorat Jenderal Migas Kementrian ESDM, Jumat (16/2).
Meski demikian, Arifin mengatakan pemerintah tetap akan menaikkan target konversi kendaraan listrik pada tahun ini. Pasalnya, konversi motor jadi salah satu andalan pemerintah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik domestik.
"Kita tetap usahakan. Kalau enggak pakai target apa lagi kita. Industrinya belum bangun. Salah satunya motor-motor tua ini yang kita bisa coba dorong untuk dikonversi," ujarnya.
Karena itu, pemerintah juga tengah mengatur sejumlah strategi untuk menyelesaikan masalah STNK serta perpajakan yang dapat menghambat konversi kendaraan listrik.
Misalnya, terkait dengan perlakuan pajak yang tertunggak ketika kendaraan BBM dikonversi menjadi mobil listrik.
"Contohnya mobil. Mobil, progresif itu kan pajaknya hilang. Nah bagaimana nih, yang dulu-dulu (pajaknya enggak bayar). Bisa enggak diputihkan," katanya.
Serapan subsidi konversi rendah
Dalam konferensi pers Capaian Kerja Kementerian ESDM, Arifin mengungkapkan bahwa serapan anggaran konversi motor listrik baru mencapai 5,05 persen dari pagu senilai Rp350 miliar pada 2023.
Anggaran yang dialokasikan untuk konversi 50.000 motor BBM menjadi listrik tersebut baru tersalurkan untuk ratusan motor.
"Kita perlu upaya keras untuk bisa menarik minat masyarakat," ujarnya
Tingginya anggaran yang tidak terserap itu diharapkan dapat dialihkan ke program konversi motor listrik pada 2024.
Meski demikian, menurut Arifin, dukungan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa potongan biaya konversi sepeda motor sebesar Rp10 juta/unit perlu terus didorong.
"Kita perlu mentrasformasi pola energi fosil menjadi energi (kendaraan) listrik. Kita perbaiki mekanisme-mekanisme yang ada," kata Arifin.
Di samping itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik terus dikebut oleh pemerintah.
Hingga 2023, telah terbangun 842 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum dan 1.401 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum.
