Jakarta, FORTUNE - Dalam kerangka Agenda Indonesia Emas 2045, Jawa Barat dapat menjadi lokomotif pengerek Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Rp2.823 triliun menjadi Rp4.000 triliun dalam lima tahun. Untuk mencapai itu, provinsi tersebut mulai memetakan strategi lebih terukur dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan percepatan ekonomi daerah tidak bisa terjadi jika kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, integrasi menjadi fondasi utama mewujudkan lompatan pertumbuhan.
“Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk mencapai target peningkatan PDRB secara berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).
Upaya tersebut diperkuat melalui forum Economics 360° Roundtable Discussions bertema “Jabar untuk 8 Persen Ekonomi – Menuju Indonesia Emas 2045.” Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah, pusat, pelaku industri, hingga lembaga riset untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi Jawa Barat secara strategis dan berkesinambungan.
Dedi menekankan daerah yang berada dalam pengawasannya itu memiliki modal besar—mulai dari basis industri, tenaga kerja produktif, hingga pusat ekonomi kreatif. Namun, seluruh potensi itu harus ditautkan dalam kerangka kebijakan yang lebih solid.
Perumusan strategi ini diperkuat oleh data empiris. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) , Amalia Adininggar, menyatakan sejak awal 2025, Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten melampaui rata-rata pertumbuhan nasional.
Pada triwulan III-2025, perekonomi daerah itu tumbuh 5,2 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,04 persen.
“Sejak triwulan pertama 2025, Jawa Barat tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional. Ini harus terus dipertahankan karena Jawa Barat merupakan engine dari pertumbuhan nasional,” ujarnya.
Amalia menegaskan data akurat adalah kompas utama dalam memetakan sumber pertumbuhan dan merumuskan strategi agar Jawa Barat mampu menembus target ekonomi berskala Rp4.000 triliun.
Di sisi lain, penguatan kebijakan fiskal dan tata kelola turut mendapat sorotan. Ketua Dewan Pembina BA Center, Burhanuddin Abdullah, mengingatkan tanpa reformasi tata kelola ekonomi daerah, produktivitas jangka panjang akan sulit digenjot.
“Kebijakan fiskal daerah yang efisien dan berbasis evidensi menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan menuju 8 persen,” katanya.
Pentingnya tata kelola yang kredibel juga disampaikan Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan. Ia menekankan kualitas belanja publik harus mengedepankan prinsip ekonomis, efektif, dan efisien.
“Akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah merupakan pilar penting dalam mendukung agenda pertumbuhan Jawa Barat,” ujarnya.
Eydu mengatakan peningkatan integritas pengelolaan keuangan daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan kepercayaan publik dan investor.
Arah pembangunan Jawa Barat juga menempatkan ekonomi kreatif, digital, dan UMKM sebagai sektor yang bisa memperluas kontribusi ekonomi berbasis inovasi.
Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital, Ahmad Ridha Sabana, menyatakan sektor-sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.
“Penguatan sektor kreatif dan digital menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperluas kontribusi ekonomi baru berbasis inovasi,” katanya.