Koordinasi Fiskal-Moneter Diperkuat untuk Hindari Crowding Out

- Pemerintah memperkuat sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter pada 2027 untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mencegah efek crowding out yang bisa menekan investasi sektor swasta.
- Target makroekonomi 2027 mencakup inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun di kisaran 6,5–7,3 persen.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen dengan strategi harmonisasi kebijakan fiskal-moneter, percepatan investasi bernilai tambah tinggi, serta penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial dan stabilitas harga.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menegaskan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat pada 2027 untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menghindari terjadinya efek crowding out yang berpotensi menghambat investasi sektor swasta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Pemerintah dan otoritas moneter akan memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras tanpa menimbulkan crowding out effect, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan dapat dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta, Selasa (9/6).
Crowding out adalah fenomena dalam ekonomi di mana peningkatan belanja pemerintah, terutama melalui utang, menyebabkan penurunan investasi sektor swasta.
Selain menjaga harmonisasi kebijakan, pemerintah juga menargetkan stabilitas berbagai indikator makroekonomi. Pada 2027, inflasi diproyeksikan berada di kisaran 1,5 persen-3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
Di sisi pasar keuangan, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 6,5 persen-7,3 persen.
Pemerintah juga menegaskan pengendalian inflasi akan dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis seperti pangan dan energi. Koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk mengantisipasi tekanan imported inflation yang berpotensi muncul akibat gejolak global.
Strategi Kejar Pertumbuhan
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah transisi menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Menkeu mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai pertumbuhan. Pertama, mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.
Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, dan mendorong plan danantara untuk kecepatan investasi yang produktif pada sektor strategis.
Sekaligus, investasi jangka panjang untuk leverage aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global. Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan upah yang lebih baik.
Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta peluasan kesempatan kerja, sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh dengan kuat.
Selanjutnya, melaksanakan program unggulan secara efektif menciptakan multiplier effect yang kuat bagi perekonomian dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Melalui berbagai kebijakan besar, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggayakan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.


















