Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (youtube.com/Kejaksaan RI)

Jakarta, FORTUNE – Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto menilai kasus korupsi minyak mentah Pertamina menandakan sistem pengawasan operasional migas hingga saat ini masih lemah. Salah satu yang disorot adalah dugaan BBM RON 90 yang dioplos agar menjadi RON 92.

Mulyanto juga mengatakan bahwa dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun tersebut merupakan aib besar. Hal ini karena terjadi di perusahaan negara yang seharusnya memiliki sistem pengawasan sangat ketat.

Pemerintah harus bongkar sampai tuntas

Mulyanto mendesak agar pemerintah betul-betul membongkar kasus ini secara tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Pemerintah jangan ragu-ragu memeriksa siapapun yang terlibat dalam kasus ini baik pejabat tinggi, politikus ataupun beking aparat,” tegas Mulyanto via keterangan tertulis yang diperoleh Fortune Indonesia, Rabu (26/2).

Dia pun menyebut angka kerugian negara, terutama untuk pemberian kompensasi BBM sebesar Rp126 triliun dan untuk pemberian subsidi BBM sebesar Rp21 T sangat besar. Maka dari itu, pemerintah harus mengusut masalah ini dengan serius.

“Ini kan jumlah yang sangat besar. Jadi Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional) jangan buru-buru mengangkat wacana untuk menghapus subsidi BBM, yang mengorbankan masyarakat, tetapi yang utama adalah untuk lebih serius memberantas korupsi BBM seperti ini,” terang Mulyanto.

Menurut dia, dengan dugaan kasus korupsi tersebut masyarakat pun secara langsung dirugikan. Misalnya, mereka membayar untuk membeli Pertamax, tetapi yang diterima adalah Pertalite.

Kronologi korupsi minyak mentah Pertamina

Editorial Team

Tonton lebih seru di