Menteri Rangkap Jabatan di Danantara, Begini Kata Peneliti

Keputusan Prabowo menempatkan menteri dan wakil menterinya dalam struktur BPI Danantara menimbulkan pertanyaan serius soal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Felia, pejabat negara idealnya tidak rangkap jabatan di institusi yang terdampak langsung oleh kebijakan yang mereka buat sendiri.

”Hal ini penting untuk menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan,” ungkap Felia.

Dia juga menyoroti bahwa fenomena rangkap jabatan ini mencerminkan dinamika politik yang lebih luas lagi.

”Hal ini menunjukkan makin eratnya hubungan antara elite politik dan ekonomi, yang memperkuat pola patronase dalam birokrasi pemerintahan,” jelas Felia.

Dari perspektif politik, dia juga menyampaikan bahwa keputusan terkait rangkap jabatan ini dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya strategis.

”Dengan menempatkan pejabat tinggi dalam struktur SWF [Sovereign Wealth Fund], pemerintah seperti memastikan bahwa arah kebijakan investasi tetap berada dalam kendali elite yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan,” tutur Felia.

Menurut dia, keputusan rangkap jabatan ini memperlihatkan bagaimana jaringan elite bisnis dan politik terus saling menopang.

Lanjut Felia, alih-alih menyerahkan pengelolaan SWF kepada profesional independen, pemerintah memilih figur yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan.

”Ini menandakan bahwa akses terhadap kebijakan ekonomi masih sangat bergantung pada kedekatan politik, bukan sekadar pertimbangan teknokratis,” ujar dia.

Kemudian dia menekankan bahwa rangkap jabatan Danantara juga berisiko menurunkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan ekonomi. Jika pejabat negara tetap ingin berperan, sebaiknya ada mekanisme mitigasi konflik kepentingan yang jelas seperti pengunduran diri dari menteri atau wakil menteri.

Menurutnya, langkah itu akan lebih menjamin pengelolaan SWF dilakukan secara profesional tanpa ada potensi intervensi kebijakan yang menguntungkan kepentingan tertentu.

“Perlu dicatat juga bahwa posisi-posisi kunci di Danantara juga pasti mendapatkan alokasi dengan nominal tertentu yang tidak sedikit, mengingat tanggung jawab dan jumlah masif dana yang dikelola. Jelas hal ini menambah polemik, bukan hanya karena bias kepentingan akibat rangkap jabatan, namun juga beban di anggaran di tengah gaung kencang upaya efisiensi pemerintah untuk menekan anggaran,” kata dia.

Felia juga menyebut bahwa tanpa adanya langkah konkret untuk memastikan tata kelola yang baik, rangkap jabatan di Danantara berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan badan ini.

”Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang lebih baik dengan memastikan bahwa lembaga strategis seperti SWF dikelola oleh individu-individu yang bebas dari konflik kepentingan dan memiliki kredibilitas dalam pengelolaan investasi nasional,” tandas Felia.