Jakarta, FORTUNE - Ambisi membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan berkelanjutan rupanya masih dibayangi oleh aktivitas penambangan batu bara ilegal. Di jantung kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto, praktik penambangan liar masih ditemukan menggerogoti lahan yang seharusnya menjadi paru-paru kota baru tersebut.
Ketua Umum Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN, Agung Dodit Muliawan, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. Sejak 2023, sebuah tim gabungan lintas kementerian dan lembaga telah dikerahkan guna menyisir setiap sudut IKN dari aktivitas tersebut.
“Sejak 2023, kami telah membentuk Satgas lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan IKN, termasuk di Tahura Bukit Soeharto,” ujar Agung Dodit dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/5).
'Tangan-tangan gelap' tersebut mengoperasikan berbagai modus. Satgas memergoki pengangkutan batu bara ilegal yang kini status hukumnya telah mencapai P21. Selain itu, penutupan tambang liar dilakukan di Bukit Tengkorak, hingga penertiban aktivitas serupa di belakang Rumah Sakit Samboja oleh Polda Kaltim.
Bareskrim Polri bahkan harus turun tangan menangani kasus pertambangan dan penjualan ilegal di wilayah Samboja. Dalam salah satu operasi, aparat menciduk tujuh truk yang tengah mengangkut batu bara menuju dermaga (jetty).
Agung, yang juga menjabat Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN, mengingatkan bahwa Tahura Bukit Soeharto adalah benteng konservasi. Secara regulasi, haram hukumnya ada kegiatan pertambangan dalam bentuk apa pun di sana.
“Kami berkomitmen menjaga kawasan konservasi ini dari segala bentuk perambahan dan aktivitas pertambangan ilegal. Penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pengecualian,” ujarnya.
Namun, Otorita IKN menyadari persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan moncong senjata atau jeruji besi. Sebagian aktivitas ini telah berurat berakar sebelum megaproyek IKN dimulai. Walhasil, pendekatan dialog dengan masyarakat lokal tetap dikedepankan guna mencari solusi bagi mereka yang terlanjur menggantungkan hidup pada sektor ini.
