Jakarta, FORTUNE - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin mendesak dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan penggunaan kekuatan aparat yang berlebihan setelah 10 orang meninggal dalam gelombang aksi protes di berbagai wilayah Indonesia.
Demonstrasi itu dipicu oleh kemarahan publik terhadap fasilitas mewah bagi anggota parlemen serta kebijakan pemerintah yang dinilai boros hingga memicu pengetatan anggaran.
“Kami memantau dengan saksama serangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia (HAM) PBB, Ravina Shamdasani, menguti Barron’s, Senin (1/9).
“Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,” ujarnya.
Kantor HAM PBB menuntut adanya penyelidikan yang cepat, komprehensif, dan transparan atas “semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan.”
Shamdasani menegaskan bahwa seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika bertugas dalam kapasitas penegakan hukum, wajib mengikuti prinsip dasar mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api oleh kepolisian.
“Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, serta menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait dengan pengawasan terhadap pertemuan publik,” tutur Shamdasani. Ia juga menegaskan perlunya media diberi kebebasan meliput secara independen tanpa hambatan.
Aksi protes yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan pasukan polisi paramiliter elite menabrak seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan lapis baja berbobot 14 ton pada Kamis malam.
Sejak itu, kerusuhan menyebar dari Jakarta ke sejumlah kota besar, menjadi gelombang unjuk rasa paling parah sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.