Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah, pusat hilirisasi nikel Indonesia (Kementerian PUPR Republik Indonesia / Wikimedia Commons, Domain publik)
  • Kemenperin menilai pemanfaatan insentif kawasan industri masih minim karena pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kebijakan, persyaratan fasilitas, dan mekanisme pengajuan.
  • Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan melalui PMK 105/2016, namun Kemenperin meminta sosialisasi serta koordinasi pusat, daerah, pengelola kawasan, dan perusahaan diperkuat.
  • Manufaktur tetap ekspansif pada 2026; 181 kawasan industri menampung lebih dari 12.000 perusahaan, sehingga optimalisasi insentif dinilai penting untuk efisiensi dan investasi baru.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti belum optimalnya pemanfaatan berbagai fasilitas dan insentif pemerintah oleh pelaku usaha di kawasan industri. Sejumlah kendala, mulai dari pemahaman terhadap kebijakan, informasi mengenai persyaratan fasilitas, hingga mekanisme pengajuan, dinilai masih menghambat optimalisasi insentif tersebut.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, mengatakan pemanfaatan fasilitas pemerintah perlu ditingkatkan demi memperkuat daya saing kawasan industri sekaligus menjaga momentum pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan sosialisasi dan koordinasi lebih kuat agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan.

"Pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di kawasan industri membutuhkan kesamaan pemahaman serta koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, dan perusahaan yang beroperasi di dalamnya," kata Tri dalam keterangannya yang dikutip Selasa (17/11).

Menurutnya, optimalisasi insentif menjadi semakin penting di tengah kinerja industri manufaktur yang masih menunjukkan tren positif meskipun menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi global.

Pada Oktober 2026, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia 54,0, sedangkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencapai 53,77. Kedua indikator tersebut masih berada pada zona ekspansi.

Selain itu, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,88 persen secara tahunan pada triwulan III-2026. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi ketimbang perekonomian nasional yang mencapai 5,47 persen.

Pada periode sama, nilai produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, dengan investasi nyaris Rp200 triliun.

Besarnya kontribusi sektor manufaktur juga tecermin pada perkembangan kawasan industri di Indonesia. Hingga Juli 2026, terdapat 181 kawasan industri dengan luas sekitar 110.000 hektare. Kawasan tersebut telah menampung lebih dari 12.000 perusahaan, menyerap sekitar 2,36 juta tenaga kerja, serta mencatatkan akumulasi investasi Rp6.750 triliun.

Besarnya potensi kawasan industri perlu diimbangi dengan optimalisasi fasilitas pemerintah agar aktivitas usaha makin efisien dan mampu menarik investasi baru. Selain insentif, pengembangan kawasan industri juga perlu mempertimbangkan potensi serta karakteristik masing-masing daerah, kata Tri.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More