Prabowo Resmikan Danantara, Peneliti: Harus Transparan!

24 Feb 2025, 14:30 WIB

Farid Nurhakim

Presiden Prabowo Subianto (Dok. Otorita IKN)

Intinya sih...

Prabowo resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam (SDA) serta aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak tinggi di berbagai sektor.
Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian.

Jakarta, FORTUNE – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peresmian itu dilakukan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (24/2).

Prabowo menerangkan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan memiliki dampak tinggi di berbagai sektor. Di antaranya sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Kemudian Prabowo berharap semua proyek itu bisa mendorong ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Dia pun menyebut untuk pendanaan awal Danantara pada 2025, diprediksikan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp326 triliun.

Peneliti: Danantara harus dikelola transparan

Ilustrasi BPI Danantara (danantara.id)

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya mengatakan bahwa pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan terbuka, bertanggung jawab, dan hati-hati (prudent).

”Pemerintah mesti ingat bahwa masyarakat sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada akan membentuk ekspektasi ekonomi,” tutur Putu lewat keterangan tertulis yang diperoleh Fortune Indonesia, Senin (24/2).

“Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” tegas dia.

Berpotensi timbulkan tindak korupsi

Ilustrasi BPI Danantara (danantara.id)

Untuk diketahui, pemerintah mempunyai target total aset yang dikelola Danantara, yakni lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14 kuadriliun. Dengan jumlah dana tersebut, Putu menilai hal itu berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.

Menurut dia, hal tersebut akan berlawanan dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Sebagai informasi, Asta Cita adalah 8 misi yang diusung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Prabowo bertekad berantas korupsi

Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).(Tangkapan layar saluran YouTubeSekretariat Presiden)

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo mengatakan bahwa tindak korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan ia bertekad untuk memberantasnya.

”Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect (efek berganda) yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” jelas Putu.

Selain mengingatkan prinsip tata kelola pemerintahan dalam mengurus Danantara, peneliti TII juga mengimbau pemerintah untuk memperbaiki ekspektasi ekonomi masyarakat lewat kebijakan efisiensi yang diimplementasi atau diterapkan. Menurut Putu, ekspektasi ekonomi bisa memengaruhi perekonomian.

Misalnya, kata dia, jika masyarakat Indonesia memiliki ekspetasi ekonomi negeri ini akan baik-baik saja, maka akan terjadi pengeluaran (spending) yang menaikkan permintaan atas barang dan jasa yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

”Pemangku kepentingan juga perlu mengomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan efektif dan jelas, serta jujur guna menjaga kepercayaan dan semangat optimisme ekspektasi ekonomi tadi. Komunikasi kebijakan yang efektif juga mendorong ekonomi yang lebih stabil,” tandas Putu.